Menelisik Penyimpangan Proyek Makam

248

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

TAMANSARI – Badan Peme­riksa Keuangan (BPK) Per­wakil­an Jawa Barat me­nemu­kan adanya kelebihan perhitungan volume dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas dua paket pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perwaskim) Kota Tasikmalaya sebesar Rp123.838.330,08 dan denda keterlambatan pada pekerjaan penataan kompleks TPU Muslim Aisha Rashida sebesar Rp15.017.800,00.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Belanja Daerah Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, Dinas Perwaskim telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp 2.854.126.500,00 atau 27,92 persen dari anggaran sebesar Rp10.220.836.900,00. Dari realisasi belanja modal tersebut di antaranya digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 2.234.258.050,00 atau 36,19 persen dari anggaran sebesar Rp 6.173.341.500,00.
Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap fisik pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan atas dua paket pekerjaan dengan kontrak harga satuan pada Dinas Perwaskim diketahui, pertama, pekerjaan penataan kompleks TPU Muslim Aisha Rashida Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh PT. MMF dengan kontrak Nomor. 027/67-SPK/Aisha Rashida/Bid.Pertakam pada tanggal 12 Juli 2017 dengan harga kontrak senilai Rp 3.754.450.000,00. Pembayaran atas pekerjaan tersebut baru pada pencairan termin pertama dengan SP2D-LS Nomor.07750/LS/2017 tanggal 26 September 2017 senilai Rp 750.890.000,00.
Kedua, pekerjaan lanjutan pembangunan jalan lingkungan TPU Aisha Rashida Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh CV. BJ dengan kontrak Nomor. 027/121-SPK/Aisha Rashida_Bamprov/Bid.Pertakam tanggal 30 Agustus 2017 dengan harga kontrak sebesar Rp 1.362.170.000,00 atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pembayaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas beberapa uraian pekerjaan yang dilakukan BPK bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas Lapangan dan Kontraktor Pelaksana sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017 diketahui terdapat keterlambatan selama empat hari atas pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan sampai masa berakhir kontrak sampai tanggal 17 November 2017. Atas keterlambatan tersebut dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 15.017.800,00 (1/1000 x Rp3.754.450.000,00 x 4 hari).
Pemeriksaan lebih lanjut atas pelaksanaan pekerjaan diketahui terdapat kelebihan perhitungan volume dalam RAB pada beberapa item pekerjaan struktur seperti pemasangan fondasi batu kali, sloof, kolom, balok, pekerjaan dinding dan lantai keramik, pekerjaan atap seperti rangka atap baja ringan, genting penutup atap, serta pekerjaan saluran beton seperti beton saluran, pembesian dan bekisting, dengan total nilai sebesar Rp 123.838.330,08.
Berdasarkan LHP BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal No. 5.b.5) menjelaskan bahwa pada kontrak masing-masing pekerjaan Hak dan Kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Jasa) dan Penyedia Jasa dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya antara lain menyebutkan pihak kedua (penyedia jasa) wajib melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
Kemudian, tak sesuai syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 60.2.a3 menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan pekerjaan dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut disebabkan PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan yang menjadi tanggung jawabnya. Serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kurang cermat dalam melaksanakan pengujian pada saat serah terima pekerjaan.
Atas permasalahan tersebut, dalam LHP BPK, Kepala Dinas Perwaskim mengakui terdapat kelebihan perhitungan volume dalam RAB pada item pekerjaan dengan total Rp 123.838.330,08 dan denda keterlambatan selama empat hari sebesar Rp15.017.800,00 serta telah mengembalikan ke kas daerah sesuai bukti setor tanggal 19 Desember 2017.
BPK merekomendasikan Walikota Tasikmalaya agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perwaskim untuk memerintahkan PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan yang menjadi tanggung jawabnya. Serta, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan lebih cermat dalam melaksanakan pengujian pada saat serah terima pekerjaan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Radar, Minggu (8/4), Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perwaskim Kota Tasikmalaya H Maman Suwarman belum bisa memberikan keterangan terkait adanya temuan di bidangnya tersebut.
Sementara, petugas TPU Aisha Rashida, Jaya mengatakan pemkot berencana meresmikan tempat pemakaman itu dalam waktu dekat. Bahkan, kompleks pemakaman dengan luas sekitar 6,3 hektare itu sudah bisa melayani pemakaman bagi masyarakat Kota Tasikmalaya dengan kapasitas 30 ribu lebih pemakaman. “Sebab kompleks pemakaman yang ada di pusat kota sudah over kapasitas, TPU ini sudah mulai menerima pemakaman masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, pemakaman yang berlokasi di Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari itu memiliki fasilitas antara lain sarana parkir, masjid, gazebo, roda mayat dan rumah jaga. Warga yang hendak mengebumikan keluarganya berkewajiban membayar retribusi awal sebesar Rp 125 ribu dengan pajak Rp 35 ribu per tahun. “Dua minggu ke belakang sudah ada pemakaman perdana yang merupakan warga Cieunteung Cihideung,” tandasnya. (igi)

loading...