Beranda Kota Tasik Mengantisipasi Dobel Hak Suara

Mengantisipasi Dobel Hak Suara

183
BERBAGI
deni nurdiansah / radar tasikmalaya PERLIHATKAN. Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman (kedua dari kanan) memperlihatkan form daftar pemilih tetap di rumahnya setelah diverifikasi oleh KPU Kota Tasikmalaya, Sabtu (20/1).

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya bersama petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) juga melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) di tempat tinggal para tokoh. Ikon-ikon yang mereka kunjungi di antaranya Wali Kota Drs H Budi Budiman dan Wakilnya H M Yusuf.

Ketua KPU Kota Tasikmalaya Dr H Kholis Mukhlis mengatakan pelaksanaan coklit di rumah walikota diharapkan bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa dukungan dari pemerintah dalam menyukseskan kegiatan tersebut sangatlah besar. “Setelah Pak Walikota di-coklit untuk pertama kali, mudah-mudahan berefek ke masyarakat untuk menyiapkan diri untuk di-coklit,” tuturnya.

Menurutnya, setelah semua data hasil coklit terkumpul, maka akan diketahui jumlah daftar pemilih tetap (DPT). “Sementara yang ada di dalam draft sebanyak 5.519, nanti mungkin ada yang dicoret atau ditambahkan,” terangnya.

Pihaknya menargetkan pelaksanaan coklit dilaksanakan tidak sampai satu bulan. “Agar ketika nanti diolah bisa ada waktu jika harus kembali ke lapangan,” papar dia.

Walikota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengimbau masyarakat Kota Tasikmalaya untuk memberikan data yang lengkap dalam pelaksanaan coklit. “Terutma untuk KTP dan KK agar nantinya bisa memberikan hak suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat,” ucapnya.

Ia tidak mengharapkan ada pemilih yang tidak terdaftar untuk memberikan hak suaranya. “Makanya coklit ini bukan sesuatu yang mudah. Masyarakat harus ikut membantu dengan memberikan data yang lengkap saat PPDP datang ke rumah,” ujarnya.

Wakil Walikota Tasikmalaya H M Yusuf mengatakan bahwa coklit sangatlah penting. Terutama untuk menghindari aksi kecurangan saat pelaksanaan pemilihan nanti. “Jangan sampai ada pemilih yang bisa memberikan hak suaranya di TPS yang berbeda,” ucapnya.

Ia juga berpesan PPDP untuk bertindak sopan saat melaksanakan coklit ke masyarakat umum. “Jadi bukan hanya saat men-coklit kepala daerah saja. Tetapi juga saat meminta data ke masyarakat jangan memaksa atau bertindak tidak sopan. Dengan cara-cara yang santun saja agar masyarakat juga senang,” terangnya.

Selain ke walikota dan wakil walikota, KPU juga melaksanakan coklit di kediaman Sekda Ivan Dicksan, Ketua DPRD Agus Wahyudin, dan Wakil Ketua DPRD Jeni Jayusman.

Sementara, pada proses coklit itu, Panwaslu menemukan ada ketidakcocokan nomor induk kependudukan (NIK) KTP dengan NIK daftar pemilih tetap atas nama ketua DPRD Agus Wahyudin dan anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bulan Bintang Wahid.

Anggota Panwaslu Kota Tasikmalaya Nurjani SH mengatakan bahwa ketidak­sesuaian tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran. Nanti akan direkomendasikan untuk segera diperbaiki. “Kami langsung catat di Form A pengawasan untuk selanjutnya diperbaiki oleh KPU Kota Tasikmalaya,” terangnya.

Menurut Jani, salah satu tujuan coklit adalah mengantisipasi terjadinya kesalahan seperti itu. “Makanya, pelaksanaan coklit itu tujaunya untuk memvalidasi data pemilih itu sudah sesuai atau belum, orangnya ada atau tidak,” papar dia. (den)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.