Mengembalikan Makna Normatif Sebuah Kota

267
0

Oleh: Firman Nugraha  (Tenaga Ahli DPRD Kota Banjar)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah telah cukup menjelaskan apa dan bagaimana konsekwensi fungsional bagi suatu daerah otonomi yang berstatus Kota.

Sekalipun undang-undang pemerintahan daerah mengkonsepsikan Kota dan Kabupaten merupakan dua tipe pemerintahan daerah yang kedudukannya sejajar. Tidaklah berarti keduanya  memiliki peran fungsional yang sama.

Penyebutan “kota” bagi sebuah daerah otonom bukanlah tanpa konsekwensi. Selain karena perbedaan syarat pembentukannya, dimana disebutkan undang-undang bahwa syarat administratif-kuantitatif yaitu minimal 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan Kota dan 5 (lima) kecamatan untuk kabupaten sebagai syarat yuridis.

Jika dipahami secara komprehensif, sejatinya UU No 23 Tahun 2014 turut pula memberikan makna pembeda antara daerah berstatus kota dan kabupaten, yaitu melalui ciri-ciri sosiologis yang diembannya.

Pasal 335 telah mengemukakan gambaran umum tentang konsep perkotaan. Sebagai suatu makna kualitatif, bahwa perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama dibidang industri dan jasa.

Istilah ‘perkotaan’ dikonsepsikan sebagai kondisi sosiologis masyarakat urban, bermata pencaharian non agraris dan memiliki taraf sosial ekonomi yang lebih tinggi.

Tidak mutlak, Kota umumnya memiliki capaian produk domestik regional bruto (PDRB) lebih tinggi dibanding kabupaten.

Secara argumentative a contrario, maka daerah kabupaten adalah daerah dengan masyarakat yang umumnya bergerak dibidang pertanian atau bersifat agraris.

Kabupaten relatif memiliki kawasan yang lebih luas, terdapat banyak desa, dengan tingkat kepadatan penduduk relatif lebih rendah daripada kawasan perkotaan.

Dengan demikian, jika dipahami secara seksama, menurut undang-undang pemerintahan daerah, aspek pembeda antara Kabupaten dan Kota tidaklah berhenti pada syarat administratif-kuantitatif,  seperti syarat jumlah kecamatan untuk pembentukannya.

Namun, lebih fundamental dari itu terdapat aspek subtansi kualitatif tentang kondisi sosiologis dan fungsional yang  dimiliki, yang berbeda antara kota dan kabupaten.

Kejelasan perbedaan karakteristik tersebut menjadi penting mengingat dalam pembuatan kebijakan pembangunan daerah, paradigma serta tuntutan pembangunan pemerintah kota tentu akan berbeda dengan pemerintah kabupaten.

Khususnya dalam hal pelaksanaan urusan pilihan di daerah disektor ekonomi.

Kota dan Karakter Perkotaan

Hal menarik lain dalam undang-undang pemerintahan daerah yaitu Pasal 356, menyatakan, bahwa kawasan perkotaan dapat terbentuk baik karena kondisi historis alamiahnya maupun melalui sebuah perencanaan baru.

Ketentuan tersebut nampak memberikan alternatif bagi suatu daerah seperti Kota Banjar misalnya, yang sekalipun pada kelahirannya tahun 2003  secara objektif alamiah belum memiliki karakter perkotaan.

Namun, melalui perencanaan pembentukan pemerintahan kota dapat melakukan pengembangan kawasan perkotaan.

Daerah otonom berstatuskan kota tidaklah mesti hanya disematkan pada daerah yang masyarakatnya taken for granted secara objektif khas urban seperti Kota Bandung, Bogor, Depok atau Surabaya.

Namun, dapat pula, sebagaimana Kota Banjar, mencetusan  daerah otonom terlebih dahulu sebagai sebuah kota baru, yang kemudian melalui perencanaan dan rekayasa pembangungannya menciptakan kawasan perkotaan.

Sebab itu, aspek terpenting dari penyelenggaraan otonomi daerah baru adalah menuntut adanya analisis yang memadai mengenai kapasitas daerah, apakah suatu daerah tersebut memiliki potensi kemajuan yang memadai sebagai sebuah kota atau tidak.

Yakni seberapa jauh kemampuan daerah untuk berkembang sesuai profiling dan daya ungkit lokalnya.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah telah ditempatkan sebagai aktor penting dalam upaya percepatan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Terlebih dalam konteks dewasa ini, kota alih-alih bertindak sebagai penerima manfaat kebijakan top-down pemerintah pusat, justru kota telah diasumsikan sebagai pusat pertumbuhan yang menopang ekonomi nasional bahkan lumrah berjejaring dan menjadi referensi aktifitas ekonomi internasional.

Peran strategis kota yang semakin vital tersebut pada gilirannya menuntut pemerintahan kota memiliki kesadaran identitas dan pemahaman konsepsional yang tepat tentang bagaimana pola kebijakan yang sesuai dengan status, karakter, maupun kapasitas daerahnya sebagai sebuah kota.

Dalam membangun kota, diperlukan mindset kota, menempatkan daerah otonom kota tidak hanya sekedar formalitas administratifnya saja.

Tetapi secara fungsional dibangun agar kemudian berperan sebagai kawasan perkotaan.

Dalam konsep dasar pembangunan kota (urban development), salah satu ciri utama dari sebuah kota adalah adanya kawasan pusat bisnis atau  sering disebut Central Business District (CBD).

Selain itu, secara demografi, kota cenderung memiliki kepadatan penduduk dan heterogenitas yang lebih tinggi dibanding Kabupaten.

Dalam upaya merevitalisasi Kota untuk mampu menjelma sebagai kawasan perkotaan.

Terdapat dua aspek ukur yang perlu menjadi bahan evaluasi dalam merekayasa sebuah kawasan, yakni mengenai aspek faktor pendorong (push factors) dan aspek faktor penarik (pull factors).

Push factors yaitu, berkaitan dengan hal-hal apa yang mendorong orang meninggalkan daerahnya sehingga beralih ke daerah lain.

Faktor ini lumrahnya seperti tekanan penduduk, kurangnya infrastruktur yang memadai (poor infrastructures), ketidaksesuaian lapangan kerja (inadequate job offer), kurangnya kesempatan pendidikan yang baik (bad educational chances), hingga alasan fasilitas kesehatan yang tidak memadai (poor healthcare).

Sedangkan faktor penarik (pull factors) , yaitu hal-hal yang mampu menjadi daya tarik orang untuk datang ke suatu daerah.

Sebagaimana yang seyogyanya ditawarkan kawasan perkotaan yang terlihat lebih menjanjikan bagi orang-orang dalam ikhtiarnya memperbaiki standar hidup.

Faktor penarik lain kerap menjadi profiling sebuah kota adalah soal tersedianya fasilitas kesehatan yang lebih baik, ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih mumpuni, kesempatan kerja yang beragam, hingga prospek penghasilan yang lebih tinggi (higher wages).

Karenanya, imajinasi publik akan sebuah kota tentu menjadi tantangan besar bagi daerah seperti Kota Banjar yang relatif baru.

Mengingat fantasi publik akan esensi sebuah kota telah dikonsepsikan pula dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Bahwa kota adalah kawasan rujukan dan tumpuan, tempat dimana banyak orang menjadikannya sebagai tujuan, menambatkan harapan dalam mengejar cita-cita hidup.

Kota seolah menjadi pintu jawaban gerbang kesuksesan, di kotalah semua cita dipertaruhkan.

Menjadi catatan kritis bahwa Kota Banjar mesti lebih memacu identitas dan kapasitasnya  agar memiliki potensi daya tarik (pull factors) yang jauh lebih besar daripada belenggu push factor-nya. (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.