Menuju Kampanye Medsos Sehat

249
0

LANGKAH aparat untuk memantau ketat kampanye di media sosial memang layak diapresiasi. Tantangannya tidak mudah. Segenap aparat harus mempunyai kecakapan teknis dan menguasai betul regulasi terkait media sosial. Bukan hal yang mudah, tapi sepadan untuk dilakukan.

Sejak beberapa tahun lalu, muncul kekhawatiran terhadap internet. Khususnya pada platform Facebook dan aneka media sosial lainnya. Peranti yang dimaksudkan untuk menyatukan dan memperbaiki kualitas hidup manusia itu kini justru menjadi tools yang mengakibatkan masyarakat tercerai-berai. Sudah banyak contohnya.

Pada Februari 2016 Roger McNamee, salah seorang cofounder Facebook, melihat fenomena yang menggelisahkan. Dia melihat banyak akun tidak jelas yang bermunculan. Memanfaatkan algoritma Facebook sendiri, akun-akun pencetak hoax itu mampu mengubah opini masyarakat Amerika, yang rata-rata pengguna Facebook.

Akun-akun yang berciri politik identitas, konservatif, dan fasis tersebut membantu kampanye Donald Trump. Seperti yang diucapkan salah seorang petinggi Facebook yang tak mau disebut namanya, pendukung Donald Trump memanfaatkan Facebook lebih baik ketimbang Hillary.

McNamee berusaha mengingatkan, tapi tak mudah menghalangi fenomena seperti itu. Dia pun akhirnya mundur dari Facebook seminggu sebelum Pilpres AS 2016 karena malu Facebook bisa menjadi alat kampanye untuk hal-hal yang justru memecah belah.

Dalam skala yang berbeda, hal tersebut bisa dilihat pada pergelaran Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017. Kampanye yang liar dan nyaris tanpa kontrol terjadi di media sosial. Akibatnya, terjadi segregasi yang masih dirasakan hingga kini. Pertikaian antara pendukung Jokowi-haters Jokowi atau pertentangan di pilgub DKI masih saja ada. Memalukan dan sekaligus menggelisahkan. Sebab, yang dipertaruhkan adalah kerukunan bangsa Indonesia.

Belakangan ini memang muncul kesadaran mengenai fenomena tersebut. Masyarakat cenderung lebih awas terhadap hoax dan tak mudah percaya begitu saja. Ada sejumlah pihak, termasuk yang paling masif adalah Jawa Pos, mengklarifikasi hal-hal mana yang hoax dan mana yang bukan.

Namun, hal tersebut belum cukup. Sebab, sering kali hal-hal yang sudah diklarifikasi, beberapa lama muncul lagi. Memanfaatkan ingatan kolektif masyarakat yang pendek. Yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum, terutama kepada penebar hoax. Agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak hanya berbahaya karena memecah masyarakat, tapi juga berkonsekuensi bagi diri mereka.

Pada tahun politik ini, hendaknya aparat lebih tegas dan masyarakat lebih awas untuk memilah informasi. Mendukung boleh, tapi menjadi membabi buta dan menyebar hoax, jangan. (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.