Menyedihkan..! 74 Tahun Jalan Mandalasari Tasik tak Tersentuh Aspal, Begini Kata Wagub Uu

461
0

PUSPAHIANG – Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia 74 tahun lalu, jalan kabupaten yang melewati Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang tak pernah tersentuh aspal hingga saat ini, Jumat (3/1).

Jalan yang berstatus jalan kabupaten sepanjang delapan kilometer tersebut melintasi tiga desa, yaitu Puspasari, Sukasari dan Mandalasari.

Kepala Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang Cuncun Khoirudin mengatakan, jalan yang melalui Desa Mandalasari kondisinya belum tersentuh sejak negara ini merdeka dulu hingga sekarang.

Menurut dia, di beberapa titik jalan tidak layak dilalui kendaraan karena bebatuan besar hingga lobang yang sangat dalam.

“Kondisi jalan ini menyerupai sungai kering dengan kemunculan batu sedang hingga besar,” ungkap Cuncun, kepada wartawan di Desa Mandalasari.

Jalan kabupaten yang melintasi tiga desa ini, kata Cuncun, rusak parah sekitar lima kilo kalau di desa Mandalasari, sisanya melewati Desa Sukasari.

“Ini bukan jalan kalau buat masyarakat, melainkan sungai kering. Kalau hujan, jalan itu jadi sungai,” kata dia.

Cuncun menambahkan, untuk menuju akses fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian, warga cukup lama melewatinya karena jalan rusak.

“Kalau ibu hamil yang hendak melahirkan sangat sulit dibawa menuju Puskesmas Puspahiang atau RSUD SMC Tasikmalaya. Makanya bu bidan di desa kami minta gak usah dihotmix lah jalan, yang penting aspal dan rata,” ungkap dia.

Jadi, lanjut dia, ketika jalan bagus atau minimal rata jika ada pasien itu tidak sulit mendapat penanganan atau pengobatan medis di rumah sakit. Akses mudah menuju fasilitas kesehatan.

Tokoh masyarakat di Desa Mandalasari Tantan Herdiana menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap status jalan kabupaten ini yang harusnya mendapat prioritas perbaikan agar perekonomian warga menjadi lebih baik.

“Jadi warga kami ini kan banyak berkebun atau penghasil gula aren, padi dan palawija lainya, mereka kesulitan akses ke kota karena jalannya rusak. Biaya transportasi juga jadi mahal kalau naik angkutan,” papar dia.

Masyarakat, ungkap dia, berharap agar jalan kabupaten yang melalui tiga desa segera diperbaiki. Jika tidak, awal 2020 ini belasan ribu masyarakat tiga desa akan turun untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya daerah pemilihan Puspahiang dari Gerindra Wida Otiva akan mencoba menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

“Warga Desa Mandalasari belum merdeka secara infrastruktur meski Indonesia sudah 74 tahun merdeka. Kami akan coba mengkomunikasikan dan meminta eksekutif untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di pelosok terutama jalan,” dorong dia.

Agar kualitas jalan bagus sehingga bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan maju. Negara ini, selama 74 tahun merdeka, tetapi warga Mandalasari belum merdeka secara infrastruktur.

“Jalan ini loh rusak, belum pernah dibangun. Kasihan masyarakat di desa Mandalasari, Sukasari dan Puspasari. Tolonglah sama pemda untuk prioritaskan pembangunan jalan kabupaten di pelosok. Kita duduk bersama eksekutif dan legislatif untuk memecahkan masalah infrastruktur ini,” tambah dia.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan salah satu program pemerintah Jawa Barat, linier dengan nawa cita Presiden yaitu p pembangunan infrastruktur, target 40 persen setiap tahunnya.

“Tetapi tanggung jawab infrastruktur seperti jalan, memiliki tahapan dan tanggung jawab berbeda, status jalan nasional tanggung jawab pemerintah pusat, status jalan provinsi tanggung jawab provinsi, jalan kabupaten bupati,” kata Uu.

Oleh karena itu Uu meminta masyarakat paham dan mengetahui agar tidak menyalahkan semua tingkatan pemerintah secara keseluruhan. Bisa membedakan mana status jalan yang dianggap jalan milik kabupaten, provinsi atau pusat.

“Tetapi kami pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk mempercepat akselerasi misi poin lima yaitu infrastruktur. Oleh karena itu memang perlu kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi,” jelas Uu.

Uu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat seandainya di Provinsi Jawa Barat masih ada jalan yang rusak, tidak di hotmix atau lapen bagus. Karena ada keterbatasan anggaran dan keterbatasan informasi yang sampai kepada pemprov.

Sebagai putra asli Tasik yang juga wakil Gubernur Jabar, Uu akan mencoba turun melihat kondisi jalan di Jabar yang masih rusak, seperti Jalan Mandalasari, Puspahiang.

“Mudah-mudahan kami bisa bantu dengan cara memberikan bantuan keuangan ke pemrintah Kabupaten Tasik, tetapi kalau bisa permohonan tersebut disampaikan oleh masyarakat ke pemkab, lalu diajukan ke provinsi,” kata Uu.

Uu mengakui pada saat menjabat sebagai bupati Tasikmalaya, ia belum sempat memperhatikan kondisi jalan Mandalasari, Puspahiang yang belum tersentuh aspal.

“Kami memohon maaf, insyaa Allah suatu saat kita kontrol ke sana,” tambah Uu.

Kepala Bidang (Kabid) Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Atep Dadi Sumardi menjelaskan kaitan dengan jalan kabupaten di Kecamatan Puspahiang, bukan tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Diakui Atep, kendala anggaran yang dimiliki pemerintah daerah yang terbatas masih menjadi permasalahannya. Termasuk, kondisi jalan di Kabupaten Tasikmalaya yang baru 68 persen pemantapannya.

“Dari 1.303 kilometer panjang jalan kabupaten sekitar 32 persen atau 500 kilometer masih rusak, termasuk di Puspahiang. Kemudian, kondisi anggaran dari DAU, DAK, Bankeu dan Banprov terbatas, tidak sesuai kebutuhan pemantapan dan pembangunan jalan,” terang dia.

Adapun setiap tahunnya, kata Atep, termasuk di 2020 ini untuk pemantapan, peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten, pemkab Tasikmalaya mempunyai anggaran Rp 130 miliar.

“Jadi setiap tahunnya, kita maksimal dari anggaran tersebut bisa meningkatkan dan membangun jalan antara 30-40 kilometer jalan. Per kilometer itu membutuhkan anggaran Rp 3 miliar,” ungkap Atep.

Jadi, tambah Atep, bukan karena tidak memprioritaskan, akan tetapi ada kriteria juga dalam penggunaan DAK, DAU, Bankeu dan Banprov.

Seperti mempertimbangkan aspek geografis atau jalan tersebut merupakan penghubung jalan provinsi, ada skala prioritas dan secara politis kuat ada dorongan aspirasi dewan dapil wilayah tersebut termasuk kategori lainnya.

“Akan tetapi, mudah-mudahan khusus untuk jalan kabupaten di Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang, bisa dibuat perencanaan anggaran kedepan. Dan diupayakan bisa dilakukan pemantapan dan peningkatan jalan,” tambah dia.

(diki setiawan)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.