Menyusun RPP: Masih Kuatkah Guru SD?

365
0
Dr H Dadang Yudhistira SH MPd Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

TIDAK banyak yang tahu, kalau beban kerja guru sekolah dasar (SD) di negeri ini sangat berat. Selain sebagai lembaga pendidikan formal pertama, dengan karakteristik peserta didik yang masih kanak-kanak dan anak belum dewasa, menjadi guru SD tak cukup memiliki kompetensi dan kualifikasi, tetapi dibutuhkan keuletan dan kesabaran tinggi.

Aneka dan ragam potensi dan kepribadian peserta didik SD, terlebih SD kelas bawah, membutuhkan guru yang memiliki keuletan dan kesabaran tingkat tinggi. Tak terkecuali, apakah dia guru PNS atau guru honorer, beban kerjanya sama saja ketika mereka menjadi guru di SD.

Tak banyak yang tahu, setidaknya tak banyak yang merasakan, bahwa beban kerja dan tugas guru di SD sangat berat dan kompleks. Di SD, guru tak hanya mengajar, mendidik dan melatih, tetapi sering kali melaksanakan tugas administrasi kantor yang sejatinya digarap oleh unsur tenaga kependidikan, bukan oleh guru.

Tidak adanya tenaga administrasi di SD, yang menjadikan guru SD harus mengerjakan administrasi kemuridan, aset dan perlengkapan, persuratan dan kearsipan, laporan bulanan, bahkan tak sedikit guru SD yang harus merangkap sebagai operator sekolah, dapodik dan bendahara BOS di sekolah.

Beban tugas guru SD, juga harus menjadi pembina dan pembimbing di kegiatan pembiasaan, pembinaan karakter, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya, di luar tugas pokoknya sebagai guru.

Sebagai guru, baik guru PNS maupun honorer, diwajibkan menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran tatap muka sebagi guru kelas atau guru bidang, melaksanakan penilaian hasil belajar, melaksanakan analisis atas hasil belajar peserta didik, melaksanakan tindak lanjut berupa remedial dan/atau pengayaan pembelajaran, serta tugas tambahan lainnya, dengan segudang tugas administrasi yang harus dikerjakannya.

Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, salah satu tugas guru selain menyusun prota, promes, mengembangkan silabus, adalah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau lesson plan dan perangkat pembelajaran lainnya.

Dalam pandangan penulis, guru SD itu luar biasa beban kerja nya. Betapa tidak?? Tak banyak yang tahu dan tak banyak yang merasakan bahwa jumlah RPP yang harus dibuat guru SD itu, dalam satu tahun pelajaran jumlah nya ratusan.

Tahukah anda, bahwa guru SD kelas bawah harus menyusun RPP hingga 192 buah, dan guru kelas atas dari sembilan tema selama satu tahun pelajaran harus menyusun 216 buah RPP?

Bayangkan, jika setiap RPP disusun dan di-print 10 halaman, maka RPP guru SD akan berjumlah antara 1.920 sampai 2.160 halaman, belum ditambah halaman lain dan lampiran instrumen dan rubrik penilaian. Luar biasa tebal hampir menghabiskan 4-5 rim kertas untuk setiap guru.

Bayangkan, betapa tidak efisien nya penggunaan kertas. Namun yang paling tidak efisien dan tidak efektif, adalah beban guru SD harus menyusun RPP sebanyak itu. Tidakkah itu melelahkan? Dan seberapa banyak guru SD yang mampu melakukan? Dan apakah RPP yang dibuat dipedomani sebagai acuan skenario dalam melaksanakan pembelajaran?

Membuatnya saja sudah sangat berat dan melelahkan. Dan dikhawatirkan, guru tak banyak waktu dan tenaga untuk melayani peserta didiknya di kelas, dan tak banyak waktu serta tenaga bagi guru untuk berinovasi dan memikirkan pembelajaran yang lebih baik, akibat pikiran guru habis dengan tugas-tugas administrasi.

Pantas, jika Mendikbud milenial saat ini dalam sambutannya di HUT ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2019, melontarkan pertanyaan bahwa “guru ingin membantu murid yang mengalami ketinggalan di kelas, tetapi waktunya para guru habis untuk mengerjakan tugas administrasi, tanpa manfaat yang jelas”.

Pernyataan Mendikbud menurut penulis seakan merupakan autokritik atas kebijakan status quo yang selama ini dijalankan oleh Kemendikbud. Artinya, Kemendikbud harus melakukan perubahan dengan menata ulang kewajiban guru atas pekerjaan administrasi.

Bagus dan harus dilakukan, agar tugas guru SD yang saat ini terpenjara dengan kewajiban menyusun RPP yang jumlahnya ratusan itu, disederhanakan dan dikurangi. Yang lebih penting, dengan RPP yang dibuat guru, guru kreatif dan merdeka berinovasi menciptakan dan memfasilitasi pembelajaran yang makin menumbuhkan kemampuan berfikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif dan komunikatif serta melahirkan lulusan kompetitif.

Pengawas, kepala sekolah dan seluruh pemangku kepentingan kini saatnya membuat suasana guru merdeka untuk berinovasi dalam pembelajaran.

Beban tugas guru menyusun RPP disederhanakan, sehingga guru lebih fokus dan memiliki banyak waktu serta tenaga untuk memikirkan bagaimana melayani peserta didik lebih baik, dari pada habis waktu untuk membuat tugas administrasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saatnya membuktikan untuk kemerdekaan belajar bagi peserta didik dan kemerdekaan berinovasi bagi guru. Semoga. (*)

Bandung, 28 November 2019

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.