Merajut Politik Santun

3

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

KEGADUHAN sempat mewarnai deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2019. Sejak awal sudah dipastikan hanya dua kubu yang akan bertarung.

Yakni, kubu petahana Joko Widodo dan kubu penantang lama Prabowo Subianto. Namun, sehari menjelang berakhirnya masa pendaftaran, keduanya sama-sama berpolemik dalam penentuan nama cawapres.

Kubu petahana dituding memainkan politik identitas dengan menjadikan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais Aam PB NU KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres.

Sementara di kubu seberang, santer berembus mahar politik yang mengantarkan Sandiaga Salahuddin Uno menjadi cawapres Prabowo.

Dinamika politik semacam itu wajar-wajar saja karena hanya menyangkut pilihan. Mahar politik, misalnya, pasti sulit dibuktikan.

Justru yang lebih berbahaya adalah utang politik. Sebab, jika menang di belakang hari, komitmen integritas bisa digadaikan dengan bagi-bagi jabatan.

Begitu pula politik identitas yang dituduhkan kepada Jokowi. Sudah pasti itu adalah bagian dari strategi pemenangan yang sah untuk dilakukan.

Toh, selama Jokowi menjadi presiden, sama sekali tidak tampak dominasi politik identitas dalam pemerintahannya. Kesimpulannya, berbagai dinamika tersebut tidak lebih dari sebuah strategi. Tak perlu dipanas-panasi dan dibikin gaduh.

Cukup melegakan karena muncul pemandangan yang menyejukkan setelah adanya kegaduhan itu. Prabowo dan Sandiaga aktif mengunjungi figur figur nasional yang mungkin secara politis adalah lawan.

Misalnya, bertemu Jusuf Kalla (JK) di rumah dinas Wapres (15/8). Pertemuan berlangsung cair. Membahas pemilu yang adil. Sesekali bercanda meski JK mengaku dalam posisi sebagai pendukung Jokowi.

Prabowo dan Sandi juga berkunjung ke kantor PB NU di Jakarta. Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj menyiapkan kartu anggota NU untuk Prabowo.

Padahal, PB NU disebut-sebut punya peran mengantarkan KH Ma’ruf Amin menjadi cawapres Jokowi.

Mudah-mudahan berbagai peristiwa di atas bisa merajut persaingan politik santun menuju pilpres.

Masih ada tujuh bulan ke depan yang harus dilalui kedua paslon sebelum nasib mereka ditentukan di bilik suara.

Kalau kedua paslon bisa berdemokrasi dengan dewasa dan saling menghormati, tentu para pendukung tidak perlu gaduh sendiri. Tak usah saling serang di media sosial apalagi sampai memicu konflik horizontal. (*)

loading...