Merawat Demokrasi Nasional Melalui Pemilukada

299
0

Oleh : Firman Nugraha
(Tenaga Ahli DPRD Kota Banjar)

Upaya demokratisasi di Indonesia gencar dilakukan pasca dihelatnya momentum reformasi 1998.

Demokrasi diyakini sebagai jalan keluar dari segala kemelut tiran politik orde baru yang membelenggu hak – hak sipil dan politik masyarakat Indonesia.

Era reformasi dengan demokratisasinya menjadi antitesa dari orde baru yang dinilai otokratis dan represif.

Pasalnya, menurut pandangan kaum reformis, pada era orde baru bahkan sejak odre lama, Indonesia belum menapaki sistem demokrasi yang mampu memberikan jaminan penuh terhadap perlindungan HAM dan kebebasan politik.

Gerakan reformasi ‘98 merupakan titik tolak perubahan sistem politik kearah yang lebih terbuka berbasiskan rakyat sebagai entitas vital.

Terlepas dari perdebatan demokrasi yang disebut – sebut bukanlah sistem terbaik untuk diterapkan, atau sekalipun dikatakan bahwa demokrasi adalah pilihan terpaksa bagi negeri ini.

Namun perlu disadari, bahwa dipilihnya jalan demokrasi sebagai suatu sistem politik berbangsa dan bernegara bukanlah tanpa latar belakang sejarah.

Dalam konteks sejarah nusantara, pendiri bangsa memandang demokrasi merupakan suatu jalan yang tak terelakkan.

Bagi mereka, baik para pengusung konsep republik maupun monarki kala itu sepakat bahwa kepala negara Indonesia mestilah ditentukan dengan cara dipilih oleh rakyat.

Sebagaimana dikatakan pendiri bangsa, Muhammad Yamin bahwa, negara Indonesia merdeka tidak bisa dihubungkan begitu saja dengan tradisi monarki dahulu, yang dalam penentuan pemimpinnya dilakukan dengan cara pengangkatan ataupun penetapan dalam sebuah tradisi dinasti.

Karena, meski sejarah mencatat banyaknya tradisi kerajaan yang pernah eksis di nusantara ini, tidak ada satu pun rezim monarki terdahulu yang dapat berdaulat dan dianggap mewakili kehendak rakyat indonesia secara keseluruhan.

Satu tradisi kerajaan nusantara agaknya tidak cukup mampu mengakomodir tingkat keberagaman masyarakat nusantara, sehingga tidak cukup memiliki legitimasi untuk bertindak memimpin seluruh tanah air.

Dengan dipilihnya jalan demokrasi sebagai komitmen dalam menjalankan fungsi – fungsi kenegaraan, maka sistem kekuasaan kini tidaklah didesain sentralistik sebagaimana pada orde lama dan orde baru.

Demokratisasi kini telah menciptakan pola checks and balances antar cabang – cabang kekuasaan.

Spreading of power menjadi kerangka dalam mendesain struktur kenegaraan yang menghasilkan distribusi kekuasaan baik secara horizontal maupun vertikal.

Secara horizontal, kini lembaga negara didesain dengan struktur sejajar satu sama lain dalam naungan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

Tidak ada lagi status lembaga tertinggi negara seperti yang dahulu disematkan pada MPR yang mensubordinasi lembaga kepresidenan sebagai mandatarisnya.

Secara vertikal, ditribusi kekuasaan dilakukan dengan mendesain rezim pemerintahan desentralistik, atau yang lazim disebut otonomi daerah.

Esensi dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah dalam rangka memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif menentukan arah pembangunan didaerahnya.

Rezim pemerintahan daerah sebenarnya bukanlah sistem baru yang dilahirkan oleh orde reformasi.

Visi untuk mendesain struktur pemerintahan hingga tingkat daerah sudah dilakukan dengan dilegalisasinya UU Nomor 5 Tahun 1974.

Namun, pola yang dianut dalam rezim undang – undang tersebut adalah masih memberikan peran besar pada Pemerintah Pusat dalam menentukan pejabat kepala daerah.

Dalam rezim UU tersebut, kepala derah diposisikan sebagai kepala wilayah yakni wakil pemerintah pusat di daerah melalui asas dekonsentrasi.

Sedangkan pada masa awal reformasi, lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 telah membawa perubahan yang radikal dalam pelaksanaan demokrasi lokal.

Karena dalam UU tersebut, kapasitas daerah dalam penentuan kebijakan pembangunan lebih menguat dengan asas desentralisasi.

Hal mana kepala daerah sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih oleh dan bertanggungjawab pada DPRD sebagai perwakilan rakyat.

Meski demikian, model ini dipandang terlalu memperbesar kekuasaan legislatif (legisltive heavy) dimana posisi kepala daerah sangat lemah ketika berhadapan dengan DPRD.

Pemilukada dan Demokratisasi Daerah

Seiring dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999 – 2002, materi hukum pemerintahan daerah turut menjadi fokus penting pembahasan.

Dalam kerangka semangat revitalisasi demokrasi yang ingin diwujudkan sampai pada tataran lokal, amandemen konstitusi telah menghasilkan rumusan sebagaimana Pasal 18 Ayat (4) menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Kata kunci dari ketentuan pasal tersebut adalah bahwa kepala daerah haruslah dipilih secara demokratis.

Secara politik hukum, frase “dipilih secara demokratis” kemudian ditafsirkan lebih lanjut dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 (kini UU No 23 Tahun 2014) Tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum, dimana pemilihan langsung pertama kali dilakanakan sejak tahun 2005 yang kemudian kita kenal sebagai rezim Pemilukada.

Kini, Pemilukada seolah menjadi hajat demokrasi rutin masyarakat di daerah.

Evaluasi penyelenggaraan pemilukada kian mengalami improvisasi, utamanya sejak tahun 2018, hingga pada 23 September 2020 masyarakat Indonesia kembali akan menggelar pesta demokrasi ini secara serentak.

Tidak kurang dari 270 daerah (terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) akan terlibat dalam kontestasi politik penentuan kepala daerah.

Maka, tidaklah berlebihan dikatakan jika pilkada serentak bukan lagi soal pesta demokrasi lokal, namun 270 pemilukada di 2020 adalah sebuah hajatan nasional dimana resonansi kerakyatan akan bergemuruh di seantero Indonesia.

Secara filosofis, munculnya gagasan tentang pilkada langsung pada dasarnya merupakan manifestasi dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di aras lokal.

Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin daerah yang aspiratif dan didukung langsung oleh rakyat daerah.

Pilkada langsung diharapkan pula dapat menjadi instrumen regenerasi kepemimpinan politik, dimana kader terbaik di daerah berkesempatan tampil memimpin arah pembangunan daerah.

Dalam konteks demikian, demokratisasi di daerah melalui pilkada langsung tidak hanya terhenti pada pewujudan kebebasan (kedaulatan) rakyat di daerah, melainkan yang juga krusial adalah mampu mendorong kemajuan pembangunan dan kesejateraan rakyat di daerah.

Visi Ideal Pemilukada

Menurut Philip Mawhood, desain pemerintah lokal akan berdampak besar dalam upaya penguatan demokrasi, dengan berbagai alasan.

Pertama, demokratisasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi masyarakat yang demokratis (free societies).

Kedua, pemerintah daerah dapat pula dipandang sebagai institusi pengontrol kebijakan pemerintah pusat yang mungkin berlebihan dan cenderung anti-demokrasi dalam suatu pemerintahan yang sentralistis.

Kecenderungan seperti ini, khususnya kerap terjadi pada pemerintahan yang otoriter dalam transisinya menuju pemerintahan yang demokratis.

Sehingga dalam transisi ini pemerintah daerah akan memiliki posisi tawar menawar yang lebih tinggi atas kekuasaan pemerintah pusat.

Ketiga, demokrasi di daerah akan mampu menjadi katalisator partisipasi masyarakat yang lebih baik.

Aspek penting dalam proses penyusunan kebijakan publik yang deliberatif, yakni adanya komunikasi politik yang lebih intensif antara elit dan masyarakat.

Dengan demikian, urgensi demokrasi di daerah adalah sebagai prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional.

Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa perbaikan kualitas demokrasi di daerah, secara organik akan berkorelasi positif terhadap wajah demokrasi di aras nasional.

Pada gilirannya, kita menaruh harapan besar bahwa demi tercapainya tujuan ideal dari penyelenggaraan pemilukada, maka keculasan-keculasan yang dapat mencederai demokrasi harus mampu dihentikan.

Disamping membangun nuansa dinamis kontestasi politik dengan menghadirkan kampanye ide dan programatik, kualitas demokrasi turut ditentukan pula oleh peran stakeholders.

Yakni, mulai dari penyelenggara pemilukada, peserta dan partai politik, tim sukses, simpatisan, pihak keamanan, serta masyarakat pada umumnya, untuk bersama-sama menjaga integritas pesta demokrasi ini dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan aturan hukum yang berlaku.

Mengingat bahwa wajah demokrasi akan selalu menyandarkan diri pada wajah dari masyarakat itu sendiri. (*)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.