Beranda Kota Tasik Miliki KLHS, Pemkot Sabet Raksa Prasada

Miliki KLHS, Pemkot Sabet Raksa Prasada

252
BERBAGI
TERIMA PENGHARGAAN. Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman menerima penghargaan Raksa Prasada 2018 yang diserahkan Pj Gubernur Jawa Barat M Iriawan di Gedung Sate, Rabu (18/7).

BANDUNG – Pemerintah Kota Tasikmalaya meraih penghargaan Raksa Prasada 2018. Apresiasi itu diserahkan langsung Pelaksana jabatan (Pj) Gubernur Jawa Barat M Iriawan kepada Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat provinsi di Gedung Sate Bandung.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya H Dudi Mulyadi men­jelaskan Kota T­asikmalaya ada­lah satu di antara 3 daerah dari 27 kabupaten/kota se-Jabar yang men­dapat peng­har­­gaan ter­sebut.

Siapa presiden pilihan mu nanti di 2019 ?

Karena telah melakukan K­ajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rencana program pembangunan pemerintah jangka menengah dan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW). Serta Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL).

“Memang menurut undang-undang, setiap membuat RPJMD, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) harus menyusun KLHS terlebih dahulu. Sebagai tuntunan dalam mengimplementasikan pembangunan. Kita baru di tahun ini melakukan itu,” ujarnya kepada Radar, Rabu (18/7).

Dia menjelaskan KLHS dibuat sebagai tuntunan dalam menjalankan pembangunan pemerintah, sehingga memperhatikan aspek lingkungannya.

Mulai dari sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan pemkot bukan semata mengejar prestasi, melainkan bentuk good will wali dan wakil wali kota dalam merealisasikan janji politik yang tertuang dalam RPJMD namun tetap memperhatikan dampak pembangunan itu sendiri.

Di samping KLHS dilakukan sebagai bentuk menjalankan amanat undang-undang.

“Sehingga tidak asal menjalankan pembangunan tetapi dapat menekan ekses gangguan atau dam­pak terhadap kondisi ling­kung­annya,” jelas Dudi.

Ia menambahkan KLHS merupakan aspek penting yang idealnya dimiliki meski dalam menyusun RPJMD atau rencana pembangunan lainnya, baru sebatas draft yang diusulkan DPRD dan belum disahkan.

“Kami harap ke depannya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun melakukan kajian lingkungan terlebih dahulu sebelum merealisasikan rencana pembangunan,” tandasnya. (igi)

loading...