Minimalisir Pertambangan Ilegal, Bupati Tasik Usulkan WPR

114
1
Ilustrasi tambang rakyat
Loading...

SINGAPARNA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) kepada Kementerian ESDM, melalui pemerintah provinsi, untuk mencegah adanya penambangan ilegal.

Kepala Bidang Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, Cahyono Rahman ST menjelaskan perihal ini.

Kata dia, sebelumnya Bupati Tasikmalaya telah melayangkan surat dengan Nomor P/650/540/DPMPTSP/2020, tanggal 24 Februari 2020 ke Provinsi Jawa Barat, perihal Usulan Pemetaan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh surat Gubernur ke Kementerian ESDM
dengan nomor surat 390/ES.09.01/REK per tanggal 22 januari 2021, perihal Usulan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Provinsi Jawa Barat.

“Usulan WPR itu dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan rakyat, meminimalisir kegiatan penambangan tanpa izin komoditas mineral logam dan meminimalisir kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal,” ujarnya kepada Radar, Jum’at (19/2/21).

loading...

Cahyono menjelaskan, pembentukan WPR merupakan bagian dari solusi untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas penambangan secara legal tanpa melanggar hukum.

Namun demikian, harus memperhatikan berbagai aspek penting terutama aspek ramah lingkungan dan persoalan sosial di masyarakat.

Menurutnya, sebagian masyarakat masih tergantung dengan sektor penambangan emas dalam menggerakkan roda perekonomian.

Untuk itu, pemerintah daerah mencoba menyiapkan regulasi yang tepat agar masyarakat bisa menambang secara legal yaitu dengan membentuk WPR.

Rencana aktifitas pertambangan legal ini, ujar dia, harus didukung dengan kesesuaian lokasi tambang dan tata ruang wilayah serta memenuhi daya dukung lingkungan dan daya tampung masyarakat.

Kita mengatur pertambangan secara legal, jangan sampai orang menambang tidak sesuai dengan aturan.

“Hal ini merupakan upaya kita bersama dalam memberikan ruang masyarakat dalam melakukan aktifitas penambangan dari aspek legalitas dan kesesuaian ruang,” ucapnya.

Sebagai bahan pertimbanagan penetapan WPR, lanjut dia, telah disampaikan peta dan daftar koordinat.

Untuk Kabupaten Tasik sendiri terdapat 17 Blok. Daftar pengajuan WPR sendiri terdapat di 4 Desa dan 2 Kecamatan.

Diantaranya, Desa Karanglayung Kecamatan Karang Jaya, Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam, Desa Cikondang Kecamatan Cineam, Desa Cisarua Kecamatan Cineam.

Dalam hal ini, Kata Cahyono, harus memperhatikan aspek-aspek bahwa peran masyarakat dalam aktifitas pertambangan didukung dengan kesesuaian lokasi tambang dan tata ruang wilayah yakni tata ruang wilayah kabupaten serta memenuhi daya dukung lingkungan dan daya tampung masyarakat.

“Alhamdulilah saya bersyukur, pak Gubernur sudah mengusulkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Miniral (ESDM) terkait Wilayah Pertambangan Rakyat emas DMP di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan pihak Kementerian segera menetapkannya,” tuturnya.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya, Nana Heryana menjelaskan, kriteria wilayah Pertambangan Rakyat adalah mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai.

Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter.

Selain itu merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba, luas maksimal WPR sebesar 25 hektare.

Menyebutkan jenis komoditas yang ditambang dan merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.

Tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

“Daerah yang mempunyai kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Tasikmalaya adalah Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangkaya dengan jumlah penambang lebih dari 1.000 orang yang menggantungkan pendapatannya dari usaha pertambangan rakyat. Jika dihitung berdasarkan ketergantungan pendapatan keluarga, maka dapat memenuhi kehidupan lebih dari 3.000 orang,” kata dia.

Nana memaparkan, bahwa WPR berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam pengelolaanya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi baik dalam Penentuan Potensi, Perizinan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penganggarannya.

Penganggaran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk keperluan kegiatan Evaluasi Pengajuan WPR dari Kabupaten/Kota, kegiatan Eksplorasi, kegiatan Binwasdal, kegiatan Reklamasi dan Paska Tambang
Pendapatan Bagi Daerah Penghasil dari Usaha Pertambangan Rakyat berupa Landrent dan Royalti dengan system Bagi Hasil.

Hal itu sesuai dengan PP Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Buka Pajak yang berlaku pada Kementrian ESDM, yaitu Landrent (iuran tetap) Rp 20.000 per hektare per tahun, royalti emas (iuran produksi ) Rp 3,75 % per harga jual.

Presentasi bagi hasil sector mineral berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah :

Landrent untuk Pemerintah Pusat sebesar 20 %, Pemerintah Provinsi sebesar 16 %, Pemerintah Kab/Kota penghasil sebesar 64 %.

Sedangkan Royalty untuk Pemerintah Pusat sebesar 20 %, Pemerintah Provinsi sebesar 16 %, Pemerintah Kab/Kota penghasil sebesar 32 %, Pemerintah Kab/Kota dalam Provinsi sebesar 32 %.

“Kegiatan Reklamasi dan paska tambang pada Izin Pertambangan Rakyat disesuikan dengan RTWR/RDTR wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk dijadikan kegiatan yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan,” tuturnya.

Lanjut Nana, kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat sudah berlangsung dari tahun 1974 dan sampai sekarang ini masih berlangsung dan saat ini belum memiliki Izin Pertambangan Rakyat.

WPR sendiri merupakan wilayah dimana tempat kegiatan usaha pertambangan rakyat yang sudah memenuhi kriteria dan klasifikasi dalam penentuan tempat dan kedudukan serta Potensi Mineral yang ada.

Penetapan WPR harus diajukan terlebih dahulu oleh Bupati Tasikmalaya yang memiliki Potensi dan Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat.

Pengajuan WPR ini sebagai upaya dari pihak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan solusi bagi para penambang rakyat yang belum memiliki izin.

“Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan Pertambangan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi berdasarkan kewenangannya masing-masing, sehinga penetapan WPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementrian ESDM),” ujarnya menjelaskan.

Nana menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebelumnya mengajukan penetapan WPR ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan Penilaian dan Evaluasi sebagai bahan dalam pengajuan Permohonan Penetapan WPR ke Pemerintah Pusat.

“Untuk Potensi WPR khususnya di Kecamatan Cineam dan Karangjaya mempunyai potensi yang cukup besar dan bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat penambang dan masyarakat sekitarnya,” kata dia menambahkan.

(radika robi)

1 KOMENTAR

  1. Selaku pemerintah daerah , kalau memberikan solusi baiknya jangan tangung tanggung, karena yang namanya pertambngan itu, high cost and high teknologi. Apalagi pertambngan emas, rentang terhadap kerusakan lingkungan, utamanya bahaya limbah Mercuri. Jadi saran saya kalau kerja jangan asal asalan kerja, studi banding perlu dilakukan kedaerah yang telah mengalami bahaya Mercuri, sebelum mengeluarkan statement yang merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Saya harap jangan seperti sayang kepada rakyat padahal ,pekerjaan dan dukungan yang diberikan tidak mumpuni bahkan membahayakan masyarakat dilingkungan pertambangan itu sendiri. Semoga menjadi bahan acuan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.