Minta Waktu Empat Bulan Tertibkan Jalur Kereta Api Banjar-Pangandaran

399

BANJAR – Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih mendukung kelancaran reaktivasi jalur kereta api (KA) Banjar-Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Rencananya, tahun ini Ditjen Kementerian Perkeretaapian Kemenhub dan PT KAI akan mengaktifkan kembali jalur yang sudah vakum puluhan tahun itu.

Saat ini, jalur KA Banjar-Cijulang sepanjang 82,5 km itu ditempati warga menjadi hunian dan tempat usaha. Bantalan rel juga banyak hilang. Ade Uu Sukaesih siap membantu membersihkan jalur kereta api dari bangunan-bangunan tersebut selama empat bulan ke depan.

”Untuk penertiban rel kereta api Banjar-Pangandaran kita akan bekerja sama dengan aparat TNI-Polri. Mudah-mudah sesuai target penertiban selesai selama empat bulan supaya kita cepat memiliki akses ke Pangandaran menggunakan kereta api,” ungkap orang nomor satu di Kota Banjar itu, Minggu (6/1).

Ade menuturkan upaya dukungan Pemkot Banjar kepada PT KAI untuk menertibkan bangunan yang berdiri diatas lahan milik PT KAI (Jalur KA Banjar-Pangandaran) bukan menggusur, namun menertibkan.

Itu supaya jalur kereta api bebas dari bangunan dan lainnya. Menurutnya, lahan itu milik PT KAI yang ditempati masyarakat, bukan lahan warga yang dipakai PT KAI.

”Penertiban ini bukan pembebasan lahan ya sebab pembebasan lahan itu lahannya milik masyarakat kemudian akan digunakan oleh pemerintah. Ini sebaliknya lahannya milik PT KAI dan kini kondisinya banyak ditempati masyarakat,” jelas Ade.

Jalur rel kereta api milik PT KAI yang menghubungkan Kota Banjar dengan Kabupaten Pangandaran kondisinya sudah beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk.

Bahkan, rel KA yang terbuat besi sudah tertutup oleh hamparan kerikil yang saat ini menjadi jalan layaknya jalan-jalan di perumahan dan pemukiman penduduk. Bantalannya rel yang terbuat dari kayu dan besi pun ludes, hilang entah ke mana.

Sepanjang jalur rel kereta api tersebut, banyak bangunan-bangunan permanen milik warga yang berdiri di atas tanah milik PT KAI.

Contohnya, di lingkung Sumanding Kulon RT 1 RW 19 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar. Di sana kurang lebih berdiri 50 unit bangunan permanen di atas tanah milik PT KAI. Kabarnya, PT KAI menyewakan lahan yang mangkrak itu kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ujang, salah satu warga yang menempati bangunan rumah semi permanen di atas lahan milik PT KAI. Ia mengaku membayar sewa atas rumah yang dibangunnya sekarang.

”Saya sewa, bayarnya langsung ke PT KAI. Ada buku pembayarannya juga. Sewanya tiap tahun. Setiap bangunan di sini harganya tidak sama tergantung ukuran tanahnya. Ada yang Rp 600 ribu per tahun ada juga yang lebih,” katanya.

Ia mengaku sudah sejak 2004 menempati lahan tersebut. ”Dulu sempat beroperasi keretanya, jaraknya sekitar 60 kilometer (km) dari Banjar ke Cijulang. Saya mulai menempati di sini tahun 2004,” kata dia.

Wawan, penyewa bangunan di atas lahan PT KAI yang dijadikan usaha pencucian sepeda motor mengaku membayar uang sewa Rp3,5 juta per tahun kepada warga yang membuat bangunan di pinggir rel tersebut.

”Kalau saya sewanya ke yang punya bangunan ini, setahun Rp 3,5 juta rupiah. Mungkin yang punya bangunan ini yang bayar ke PT KAI-nya,” ujarnya.

Tokoh pemuda setempat, Oji Fauzi (40) menuturkan bahwa seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah milik PT KAI ini menurutnya telah menempuh perjanjian hak guna pakai antara warga dengan PT KAI. Ia pun mengatakan, hak guna pakai lahan ini sejak tahun 2007 sepanjang 2 kilometer.

”Setiap satu kepala keluarga (KK), warga di sini membayar iuran ke bagian aset PT KAI sebesar Rp 600 ribu per tahun, tergantung besar dan kecilnya bangunan tersebut,” ucapnya.

Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung Joni Martinus SSos MSi mengatakan selama memenuhi prosedur dan aturan, kesepakatan antara penyewa dengan PT KAI, pada prinsipnya aset PT KAI bisa disewa perseorangan ataupun kelompok masyarakat.

”Kami di wilayah Tasikmalaya juga Banjar memiliki perwakilan (pegawai) resmi yang khusus menangani masalah sewa aset dan penjagaan aset. Artinya kami menerima dan akan menindaklanjuti keinginn masyarakat jika ada yang ingin melakukan sewa aset PT KAI,” jawabnya via pesan Whatsapp.

Ia melanjutkan jika ada aset PT KAI yang ditempati warga secara ilegal tanpa ada sewa resmi, itu nantinya akan di-mapping dan akan diimbau untuk ikatan sewa resmi. “Jika yang bersangkutan tidak mau, maka bukan tidak mungkin kami akan melakukan penertiban aset,” jelas dia. (cep)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.