MUI Kota Banjar Imbau Masyarakat Tidak Galau

6

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjar meminta masyarakat tidak perlu galau atau resah menanggapi Fatwa MUI pusat yang menyatakan bahwa vaksin MR haram karena mengandung unsur babi.

Sekretaris Umum MUI Kota Banjar KH Iskandar Effendi menyatakan sudah ada rilis terbaru dari pusat bahwa vaksin diperbolehkan karena dianggap mudarat selama belum ada vaksin pengganti yang bebas dari kandungan yang diharamkan menurut pandangan Islam.

”Sebenarnya sudah lama MUI pusat itu minta Kementerian Kesehatan agar melakukan sertifikasi halal terhadap vaksin MR. Artinya vaksin MR yang ada sekarang dikaji ulang karena hasil kajian MUI, vaksin tersebut mengandung babi dan organ manusia,” katanya saat dihubungi Jumat (24/8).

Langkah MUI pusat mengeluarkan fatwa haram buntut dari tidak ditanggapinya permintaan MUI terhadap Kementerian Kesehatan untuk melakukan kajian ulang terhadap vaksin yang mencegah penyakit campak dan rubella itu.

”MUI minta dikaji ulang tapi tidak ada tanggapan, maka dikeluarkanlah fatwa haram. Namun saat ini MUI kembali menyatakan bahwa vaksin diperbolehkan untuk digunakan kepada manusia ketika keadaan darurat sekali dan itu berlaku hukum fikih. Makanya yang terbaru situasinya darurat dan betul diperbolehkan,” kata KH Iskandar Effendi.

Di Kota Banjar, kata KH Iskandar Effendi, Dinas Kesehatan juga minim koordinasi terkait permasalahan ini. Seharusnya, kata dia, Dinas Kesehatan memberikan pernyataan kepada MUI Banjar terhadap situasi program vaksin MR, apakah statusnya darurat atau tidak.

”MUI Banjar juga tidak bisa sertamerta mengekspose bahwa vaksin MR ini haram, karena memang dari Dinkes sendiri tidak mengeluarkan statusnya apakah darurat atau tidak. Kami juga sudah lama tahu hasil kajian ini, namun supaya tidak timbul gejolak maka kami tidak mengeksposenya. Namun, sebagian masyarakat ada yang sudah menolak terhadap program vaksin,” ujarnya.

Di Pangandaran, MUI Kabupaten Pangandaran juga dengan tegas mengikuti apa yang diputuskan MUI pusat bahwa vaksin MR haram, namun bisa digunakan karena kondisi darurat saat ini.
”Namun yang terpenting adalah ada poin penyertaan atau rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mencari pengganti vaksin MR ini,” ujar Sekretaris MUI Kabupaten Pangandaran Hilam Sepulloh Jumat (24/8).

Menurutnya, penggunaan vaksin MR tersebut jangan sampai berkepanjangan, apalagi zat yang terkandung di dalamnya jelas haram. ”Makanya MUI mendorong untuk mencari penggantinya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang mayoritas muslim agar tidak resah. ”Hal itu tidak bisa dimungkiri, bahwa saat ini Indonesia mayoritas muslim dan penggunaan vaksin ini akan menimbulkan kontra bila digunakan terus menerus,” kata dia. (cep/den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.