Tak Ada Kewenangan Mengambil Kebijakan

Muncul 5 Nama Calon Plt Sekda

322
0
Basuki Rahmat MSi

SINGAPARNA – Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai penentuan Pelaksana tugas (Plt) sekretaris daerah (sekda) bisa menjadi solusi sementara dalam mengisi kekosongan pejabat definitif. Ada lima pejabat yang bisa dipertimbangkan Bupati Ade Sugianto untuk ditunjuk menjabat posisi tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Basuki Rahmat MSi mengatakan beberapa nama pejabat eselon II yang layak mengisi jabatan Plt sekda, di antaranya Iwan Saputra, Iin Aminudin, Ahmad Muksin, Moch Zen dan Roni Ahmad Syahroni.

“Kelima nama tersebut layak ditunjuk bupati untuk menempati posisi Plt sekda,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (10/4).

Kata dia, kelima pejabat tersebut saat ini menduduki jabatan pada SKPD strategis. Seperti Iwan Saputra menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Tasikmalaya, Iin Aminudin Plh sekda dan Asda III, Moch Zen kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ahmad Muksin Asda I dan Roni kepala Dinas Pertanian.

“Saya lihat lima pejabat ini loyal kepada pimpinan dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN,” terangnya.

Namun, kata dia, yang mempunyai kewenangan dalam menentukan Plt sekda adalah bupati, jadi semuanya diserahkan kepada Ade Sugianto. “Siapa pun yang ditunjuk, yang penting mampu menjalankan tugas dengan baik,” harapnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Ir Zaenal Purkon MSi menjelaskan perbedaan antara Pelaksana harian (Plh) dan Plt sekda antara lain, Plh lebih kepada menjalankan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan hadir untuk sementara. Sedangkan Plt, menjalankan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan hadir secara tetap.

“Plh atau Plt sama-sama melak­sa­nakan tugas serta menetapkan atau melakukan keputusan dalam tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dia menambahkan, dalam menjalankan tugasnya, Plh mau pun Plt tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum di aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. “Plt dan Plh tidak perlu dilantik. Penunjukannya pun cukup dengan surat perintah dari bupati,” pungkasnya. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.