Naik Turun BBM, Menunjukan Buruknya Tata Kelola Pemerintah

14

Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, pada Rabu kemarin, mengumumkan kenaikan BBM berjenis Premium dengan harga Rp7000 per liter.

Namun belum sampai satu jam, kebijakan tersebut dibatalkan. Menteri Jonan berdalih, keputusan pembatalan kenaikan premium atas arahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang dinilai tidak konsisten ini dianggap sebagai buruknya tata kelolah pemerintah.

“Sesungguhnya Pemerintah telah berjanji tidak menaikan harga Premium sampai dengan tahun 2019. Rencana kenaikan kemarin, yang kemudian dibatalkan dalam waktu kurang dari satu jam, menunjukan kurang koordinasi dan buruknya tata kelola energi selama ini,” kata Anggota DPR-RI Rofi Munawar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (10/11).

Legislator asal Jawa Timur ini, Rofi’, menjelaskan total kuota untuk BBM bersubsidi jenis premium pada 2018 sebesar 11,8 juta kilo liter (kl).

Dengan angka sebesar itu sudah sepantasnya Pemerintah memiliki perhitungan yang cermat dan kajian yang mendalam, khususnya terkait dengan naiknya harga minyak dunia dan depresiasi rupiah terhadap dolar.

Namun apa yang ditunjukan kemarin sungguh telah mengabaikan aspek-aspek mendasar di atas.

Menurut dia, salah satu indikator keseriusan Pemerintah dalam mengelola energi nasional tercermin dalam kematangan mengelola tata niaga BBM bersubsidi.

“Mengingat BBM ini mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. Kebijakan sekecil apapun akan memberikan dampak yang luar biasa,” kata Rofi.

Ia melihat bahwa pengelolaan harga BBM Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif lapangan, namun lebih pada pertimbangan non-teknis dan subjektif. (ant/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.