Nanang; Parkir di Kota Tasik Bukan Sekadar Soal Tarif, Tapi Ini..

116
0

KOTA TASIK – Pemerhati Pemerintahan Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Nanang Nurjamil, angkat bicara soal kebijakan Pemkot Tasik yang menaikan tarif parkir di awal tahun 2020 kemudian kembali menggunakan tarif lama.

Kata dia, menata perparkiran tepi jalan umum bukan hanya soal regulasi. “Tapi juga soal sistem manajemen pelayanan publik. Heranya pemkot dan DPRD hampir tak pernah melakukan pembahasan untuk merumuskan hal itu,” ujarnya kepada radartasikmalaya.com, Rabu (8/1) Sore.

“Padahal ada banyak sistim manajemen perparkiran yang bisa menjadi alternatif untuk diterapakan, sesuai dengan situasi dan kondisi serta potensi yg ada di Kota Tasik. Jadi pakir itu bukan hanya soal tarif tapi juga soal pelayanan,” sambungnya.

Selain itu, terang dia, soal ketersediaan sarana dan prasarana juga harus dicermati bagaimana membuat konsumen merasa aman dan nyaman mendapatkan pelayanan jasa parkir.

“Karena itu wajar jika kemudian banyak masyarakat yang menolak kebijakan Pemkot menaikkan tarif retribusi parkir terkesan tergesa-gesa,” terangnya.

Padahal, beber dia, sudah jelas ada regulasi sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Perda Kota Tasikmalaya nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum.

“Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bisa menjadi pedoman dasar aturan pemerintah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan parkir,” bebernya.

Dengan kesan tergesa-gesa itu, tambah dia, menandakan Pemkot minim tenaga ahli yang mumpuni. “Sehingga kebijakan publik itu seringkali tidak dilakukan kajian secara komprehensif terlebih dahulu,” tambahnya.

Contohnya, jelas dia kebijakan menaikan tarif retribusi parkir yang baru saja seminggu Perwalkotnya muncul nomor 51 tahun 2019 tentwng kenaikan tarif retribusi parkir diberlakukan, kini sudah diubah kembali karena adanya reaksi penolakan dari masyarakat.

“Kalau kedepan begini terus maka kredibilitas dan kompetensi pemerintah akan dipertanyakan masyarakat. Solusinya ya buat studi potensi parkir untuk mengetahui secara maksimal dan pasti,” jelasnya.

Lalu, tukas dia, harus diketahui berapa titik lokasi parkir yang sebenarnya ada (eksisting) yang sudah digunakan dan berapa lokasi titik parkir yang bisa dimanfaatkan.

“Rumuskan sistim manajemen parkirnya dengan berbagai metode dan sistem yg paling layak untuk diterapkan dan lain sebagainya,” tukasnya.

(rezza rizaldi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.