Nandang: Pansus Berhasil Bongkar Belanja yang Janggal & Tak Rasional di Pemkab Tasik

843
0

SINGAPARNA – Pemerhati anggaran Nandang Suherman menganalisa bahwa LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2019 yang sekarang sedang proses pengkajian pansus, telah menunjukkan hasil yang cukup menghenyakkan publik.

“Pasalnya ada belanja untuk alat studio yang mencapai Rp 2,3 miliar. Disusul dengan belanja tujuh mobil dan tiga motor seharga Rp 7,5 miliar,” ujarnya saat menghubungi Radar, Selasa (28/4).

Baca juga : Tasikmalaya Jadi Wilayah Tanpa Kereta Api

Menurut Nandang, hasil kajian dari pansus yang disampaikan ke publik, tentu saja ini sangat menggembirakan bagi khalayak umum bisa mengetahui.

Di mana pansus cukup berhasil membongkar belanja-belanja yang dianggap janggal atau tidak rasional.

“Sampai di sini kita apresiasi dan mendukung sekali. Namun, pertanyaan berikutnya apakah memang tugas dan wewenang pansus dalam hal kontrol dan budgeting memang seperti itu? Kalau seperti itu, apa bedanya dengan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?,” sindir Nandang.

Loading...

Kata dia, karena pemahaman ten­­­tang fungsi tersebut di anggota DPRD masih belum dipahami atau di­­mengerti.

Sekadar mengingatkan saja bahwa anggota DPRD level pe­nga­­­­wasan atau kontrol di level ke­bija­­kan.

Karena mereka anggota DPRD membahas Kebijakan Umum Ang­garan (KUA) yang juga me­­muat tentang Plafon Program Ang­garan Se­mentara (PPAS) yang men­­jadi sum­ber utama RAPBD dan selan­jut­nya ditetapkan menjadi perda APBD.

“Kebijakan memang abstrak dan memerlukan kerja-kerja otak bukan otot, berbeda dengan level program atau kegiatan yang menjadi turunan kebijakan tersebut.

Nah, yang paling kelihatan dan gampang diukur secara nyata itu adalah kegiatan dengan produk keluaran atau ada output-nya,” kata dia.

Sepertinya, lanjut dia, pansus yang sekarang itu lebih fokus di level program atau kegiatan, tapi belum menggarap ke level kebijakannya.

Dua temuan pansus tersebut, mestinya harus diperdalam ke aspek kebijakan. Apakah belanja tersebut turunan dari kebijakan apa?.

“Dan untuk menjawab persoalan apa dalam proses menjalankan roda pemerintahan di sekretariat daerah?.

Jangan-jangan memang studio dan kendaraan tersebut prioritas yang harus dibeli, karena ada tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi yang telah dituangkan di RJMD dan diturunkan RKPD 2019 ini,” analisanya.

Nandang meminta, pansus menggali lebih jauh lagi informasi dalam LKPJ ini. Kalau ditelusuri, sebenarnya ada belanja-belanja jauh lebih besar yang harus ditelisik oleh pansus.

Misalnya belanja di Dinas Pendidikan pada 2019 ada pengadaan alat peraga pendidikan yang berbasis internet.

Seperti digital learning center, Islamic Sabac, sistem informasi digital, Smartboard dan lainnya.

Harganya pun lumayan mahal, kalau dibandingkan dengan biaya membangun ruang kelas baru (RKB). Jumlah anggaran untuk pembelian alat peraga belajar yang serba IT tersebut sekitar Rp 300 miliar.

“Pertanyaannya, seberapa efektif alat-alat penunjang kegiatan pembelajaran bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya?,” katanya, mempertanyakan.

Lanjut dia, ada program pembangunan jalan dan jembatan yang menyerap anggaran sekitar Rp 165 miliar dari rencana Rp 195 Miliar.

Digunakan untuk meningkatkan 41 ruas jalan dengan panjang total 39,07 kilometer.

“Dari data tersebut kita bisa menghitung bahwa rata-rata yang ditingkatkan per-ruas jalan kurang dari satu kilometer. Ini menandakan bahwa peningkatan jalan dengan aspek pemerataan bukan berdasarkan prioritas,” ujar dia.

Dampaknya, kata dia, jalan di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada yang utuh kondisinya baik atau dalam satu ruas jalan.

Ini harus jadi pertanyaan pansus, sampai bisa seperti itu pengerjaannya. Atau dalam program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dengan anggaran Rp 13 miliar yang terserap sekitar Rp 8,8 miliar terdiri dari sembilan kegiatan.

“Bagaimana mengukurnya untuk melihat peningkatan kapasitas setiap anggota DPRD setelah setiap tahun melaksanakan program tersebut?,” ungkapnya.

Lanjut Nandang, pertanyaan yang paling harus dijawab apa saja output dan outcomes dari program tersebut?.

Sementara kalau dilihat dari item belanjanya, sebagian besar anggaran diserap untuk perjalanan dinas anggota DPRD. “Nah, dari contoh-contoh di atas, semestinya pansus harus butuh waktu perpanjangan waktu, agar bisa lebih mendalami program atau kegiatan yang sudah dilaporkan bupati di LKPJ ini,” jelas dia.

Nandang mengingatkan juga, agar pansus harus melihat pula tentang apa saja output atau hasil dari kegiatan tersebut dan apa outcome atau manfaatnya dari program tersebut untuk mencapai target-target makro pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

“Perlu diketahui, bahwa posisi Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat dalam hal perkembangan SDM-nya (IPM), masih berada di urutan kedua terbawah dari 27 kabupaten/kota di Jawa barat,” papar dia.

Baca juga : Jalan Sewaka Kota Tasik Rawan Kejahatan, Terakhir Warga Kawalu Jadi Korban

Maka, tambah dia, bupati beserta jajarannya dengan kontrol dari DPRD, harus melakukan akselerasi dalam membuat skenario pembangunan untuk tahun 2020, agar target-target capaian di RPJMD tercapai. Dan posisi Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat bisa meningkat. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.