Nelayan Protes Ekspor Lobster

220
0
Foto Dok Radar Tasikmalaya PELEPASAN LOBSTER. Penebaran benih lobster hasil sitaan di kawasan perairan Pantai Barat Pangandaran beberapa waktu lalu. Saat ini, pemerintah pusat tengah mengkaji kebijakan ekspor lobster.
Loading...

PANGANDARAN – Nelayan di Kabu­paten Pangandaran secara tegas menolak rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengekspor benih lobster.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) wilayah Pangandaran Ade Hadri menegaskan kebijakan tersebut justru akan merugikan nelayan. “Kami tidak setuju, rencana ekspor benih lobster hanya akan menguntungkan segelintir pihak saja, dan merugikan nelayan serta merusak ekosistem,” ujarnya kepada Radar, Rabu (18/12).

Menurutnya, penangkapan lobster berdampak buruk terhadap ekosistem biota laut tersebut. “Nelayan akan sulit mencari lobster berukuran konsumsi, kalau lobster-nya sudah diambil,” ujarnya.

Lanjut dia, maraknya penangkapan lobster beberapa waktu lalu di sejumlah wilayah pantai di Indonesia. Karena adanya pihak-pihak yang berani membeli dengan harga tinggi. “Memang dari sisi ekonomi ada juga untungnya menjual baby lobster, tapi itu kan cara instan mendapatkan uang, dan tidak berpikir masa depan. Alhamdulillah saat ini di Pangandaran tidak ada lagi yang menangkap lobster, justru kita menjadi wilayah penebaran lobster,” ujarnya.

Ade menambahkan nelayan Pangandaran sudah mulai merasakan hasil tangkapan lobster yang kian meningkat saat ini.

“Sejak tidak ada lagi aktivitas penangkapan lobster dan laut kita juga menjadi tepat penebaran, sekarang hasil tangkapan lobster mulai meningkat,” ungkapnya.

Dirinya berharap pemerintah pusat berpikir jangka panjang untuk menjaga kelestarian biota laut dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Loading...

29 ATURAN JADI POLEMIK

Setelah diprotes Susi Pudjiastuti terkait rencana ekspor benih lobster, giliran nelayan Pangandaran yang juga kelahiran mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019 itu ikut menolak kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo.

Namun Menteri Edhy menegaskan tidak akan mundur selangkah pun dan akan tetap membuka keran ekspor benih lobster. Di era Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster.

Diakui, kebijakan tersebut mengundang protes keras dari berbagai pihak. Terutama Susi Pudiastuti. Bahkan sempat viral di media sosial.

“Jadi banyak yang kami sedang matangkan, ada 29 aturan yang jadi polemik selama ini mau kami revisi. Termasuk lobster,” kata Edhy.

Meskipun banyak ditertawakan banyak pihak, namun Edy menjelaskan kebijakan ekspor benih lobster demi hidup nelayan dan lingkungan. “Anda pasti tertawa melihat lobster, saya tidak akan pernah mundur! Karena ini menyangkut nelayan kita, lingkungan kita,” tegas Edhy.

Sampai saat ini, pihak KKP bersama para pakar tengah melakukan kajian yang mendalam terkait merealisasikan kebijakan ekspor benih lobster. Dia meminta untuk bersabar. “Sudah lah ya, kita tunggu waktunya saja,” ucap Edhy.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri KKP, Miftah Sabri mengatakan KKP akan membudidayakan benih lobster dengan bantuan negara Vietnam. Kenapa memilih Vietnam karena negara tersebut memiliki teknologi yang canggih dalam pembesaran benih lobster.

“Vietnam punya teknologi yang canggih, dan hanya Vietnam yang bisa membuat lobster yang tadinya survivor-nya di alam itu kurang dari satu persen bisa menjadi 70 persen. Nah, kita kerjasama dengan Vietnam untuk membesarkan benih,” ujar Miftah.

Dia menjelaskan nantinya pelaku usaha yang diberi izin ekspor harus memberikan sebagian benih lobsternya untuk dikembalikan ke alam. “Itu agar menjaga populasi benih lobster tetap terjaga meski ekspor benih lobster,” ucap dia.

Menurutnya, ekspor benih lobster juga tidak asal, sebab KKP telah melakukan perhitungan yang matang. Karena akibat dilarang, malah banyak terjadi penyelundupan benih lobster.

Terpisah, Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah mendukung kebijakan di era Susi Pudjiastuti yang melarang ekspor benih lobster.

“Saya sependapat dengan bu Susi. Ekspor benih lobster harus dilarang,” kata Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (18/12).

Terkait polemik ekspor benih lobster, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi. Jokowi melihat harus dari dua sisi, pertama, bagaimana kebijakan ini bisa memberi manfaat bagi nelayan Indonesia. Kedua, bagaimana agar kebijakan ini tidak merusak lingkungan.

“Ini tanyakan ke Menteri KKP Pak Edhy Prabowo, yang paling penting menurut saya, negara mendapat manfaat, nelayan mendapat manfaat, lingkungan tidak rusak,” ujar Jokowi.

Jokowi ingin kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa mengakomodir kedua kepentingan agar tercipta keseimbangan. Dengan begitu, tidak ada satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Presiden juga mengundang para pakar untuk ikut memberikan masukan terkait kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah. Dia yakin pakar merupakan pihak yang lebih tahu soal kebijakan yang bisa bermanfaat. (nay/din/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.