Ngutang, Pasien Cuci Darah RSUD Kota Tasik Dialihkan ke JK & TMC

40
0
ilustrasi
Loading...

BUNGURSARI – Sejumlah pasien yang rutin mendapatkan pelayanan cuci darah di Gedung Hemodialisa RSUD dr Soekardjo, untuk sementara waktu dialihkan terhadap dua rumah sakit swasta di sekitar pusat kota.

“Sementara pelayanan cuci darah, kita alihkan ke RS Jasa Kartini dan TMC. Itu pun atas koordinasi dari pihak RSUD dalam memberikan pelayanan bagi pasien yang rutin ke hemodialisa,” ujar Asisten Daerah I Kota Tasikmalaya Ir H Abu Mansyur kepada Radar, Kamis (4/1/2021).

Pihaknya akan melanjutkan rapat koordinasi (rakor) dengan stakeholder terkait, dalam mencari solusi efektif supaya layanan di rumah sakit kembali berjalan optimal.

Sebab, dalam rakor sebelumnya yang diinstruksikan sekretaris daerah, pihaknya baru melaksanakan rapat dengan internal rumah sakit. Abu belum bisa memberikan gambaran secara eksplisit, terkait langkah yang akan ditempuh dalam upaya pengoptimalan kembali layanan di rumah sakit pelat merah tersebut.

“Kemarin kita baru dengan internal RSUD saja, Jumat (5/2) kita tindaklanjuti dengan Bappelitbangda, BPKAD dan instansi lain dalam merumuskan solusi dari persoalan yang terjadi,” tuturnya.
Terpisah, Penanggungjawab PT Cakra Yudha Persada di RSUD dr Soekardjo, H Bayhaqi Umar sejatinya sudah menawarkan solusi supaya pihak rumah sakit mengajukan pinjaman dana talang, apabila belum bisa melunasi tunggakan.

loading...

“Kita sudah tawarkan sejak Tahun 2020 itu, kalau misal mau akses pinjaman, kita siap back up bunga pinjamannya,” saran Bayhaqi.

Sayangnya, lanjut dia, saran tersebut tidak mendapat respons dan akhirnya pihak perusahaan terpaksa menyetop ketersediaan consumable HD (peralatan cuci darah) dalam memenuhi pelayanan di gedung hemodialisa.

“Kita sejak jauh-jauh hari ingatkan, beri saran dan masukan supaya persoalan ini tidak terjadi. Sebelum kita benar-benar terdesak dan dengan berat hati pelayanan jadi terhenti seperti ini,” keluh dia.

Sebelumnya,Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan mengatakan setelah Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) baru efektif, RSUD berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan. Menurut dia, perlu adanya evaluasi berkenaan kerjasama operasional (KSO) yang dikerjakan pihak ketiga dalam menunjang layanan-layanan tertentu di rumah sakit.

“Tadi sudah instruksikan Asda I untuk rakor, karena sekarang kan dibawah koordinasi Dinkes. Maka diskusikan itu dengan dinas dan stakeholder terkait. Kita memohon maaf adanya persoalan semacam ini, semoga segera kita temukan solusinya,” ujar Ivan kepada Radar usai menghadiri Musrenbang di Kantor Kecamatan Cihideung, Rabu (3/2/2021).

Dia menilai status RSUD yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memungkinkan untuk melakukan pinjaman sebagai dana talang membayar tunggakan kepada pihak ketiga. Supaya layanan tersebut bisa kembali beroperasi, dengan ketersediaan suplai kebutuhan penunjang layanan.

“Tetapi, tentunya harus dengan perhitungan cermat dan kehati-hatian. Karena terkait dengan pinjaman, kita harus melihat juga potensi pendapatan rumah sakitnya, apakah bisa untuk membayar itu atau seperti apa, harus dihitung dengan matang,” katanya memaparkan.

Selain itu, kata dia, sejumlah layanan yang dikerjakan pihak ketiga harus di-review perjanjian kerjanya. Apakah perlu dilaksanakan perpanjangan, diperbaharui atau hal lainnya dalam kontrak yang sudah disetujui RSUD dan para rekanan.

“Kita kan terikat dengan perjanjian, itu dikaji dulu seperti apa. Apakah sudah berapa tahun, perlu diperbaharui atau bagaimana,” ujar Ivan.

“Karena dulu itu, KSO semacam ini, rekanan berinvestasi dan tempatnya di RSUD. Kemudian ada pembagian hasil dan kesepakatan kerja. Nah, sekarang kondisinya seperti apa, perlu kita evaluasi lagi, apakah keuntungan bisa diubah atau investasinya dilakukan apa saja,” sambung dia.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan menekankan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya melakukan pembenahan fundamental di tubuh rumah sakit berpelat merah tersebut. Sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dimana RSUD diklasifikasikan menjadi UPTD Khusus, dibawah koordinasi Dinkes.

“Ada pekerjaan rumah di rumah sakit ini. Dimana perlu pembenahan serius dan menyeluruh, mengingat layanan rumah sakit berkaitan langsung dengan nyawa masyarakat,” tutur Enan.

Ketua Ormas Paguyuban Otomotif Tasikmalaya tersebut menyimpulkan pola belanja RSUD saat ini seharusnya bisa lebih efektif dan efisien. Sebab, di samping memiliki persoalan tersendiri dari tata kelola manajerialnya, kebijakan rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan ditambah pandemi Covid-19 masih berlangsung, mempersulit kondisi keuangan RSUD.

“Kami juga sempat beberapa kali kesempatan kunjungan ke RSUD, Gedung Hemodialisa itu tidak representatif bagi pasien regular. Perlu adanya lift di sana, sehingga pasien cuci darah tidak harus menaiki tangga curam dengan keadaan fisik yang biasanya tidak optimal untuk berjalan,” keluh politisi PAN tersebut. (igi)

Baca juga : Jadwal Shalat Wilayah Kota Tasik, Jumat 05 Februari 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.