NIK Bermasalah, Warga Kota Tasik Diminta Lapor ke Kelurahan

71
0
H Imih Misbahul Munir
Loading...

INDIHIANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya kewalahan menyikapi persoalan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang berimbas kepada banyaknya warga gagal mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Kepala Disdukcapil Kota Tasikmalaya H Imih Misbahul Munir mengaku tidak tinggal diam. Pihaknya terus bekerja melayani masyarakat termasuk dalam validasi NIK yang bermasalah. “Kami tidak hanya duduk saja, kita terus berupaya memperbaiki sistem,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (24/1).

Namun demikian, dia sendiri tidak begitu memahami soal sistem yang diberlakukan. Maka dari itu, pihaknya sudah menugaskan kepada petugas yang paham soal teknologi. “Karena kalau soal data kita sudah masukkan dengan baik,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini akibat input data yang masuk terlalu banyak yakni seluruh Indonesia. Sehingga banyak terjadi kesalahan ketika data tersebut diolah. “Karena ini bukan hanya terjadi di Kota Tasikmalaya, tetapi di daerah lain pun sama,” terangnya.

Selain itu, tingkat permohonan pembuatan dan perbaikan dokumen kependudukan pun mengalami peningkatan drastis. Hal ini, menurutnya sehubungan dengan syarat untuk mendapatkan bantuan sosial. “Sebelumnya masih wajar-wajar saja, tapi sejak pandemi jadi makin banyak,” katanya.

loading...

Baca juga : Kisruh Hasil Swab Test dari RSUD SMC Tasik, Keluarga Merasa..

Ditambah, banyak pemekaran wilayah RT yang tidak berkoordinasi dengan Disdukcapil. Sehingga, ketika alamat warga berubah maka KTP pun harus diperbarui. “Kasus seperti itu juga tidak sedikit,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya tengah membuat sebuah aplikasi perbaikan administrasi kependudukan. Hal ini, guna mempermudah pelayanan dan perbaikan nomor yang bermasalah. “Sudah ada, tapi harus diuji coba dulu,” katanya.

Untuk masyarakat yang ingin memastikan dokumen kependudukan valid atau tidak, bisa menghubungi petugas Disdukcapil di setiap kelurahan. “Warga tidak perlu repot-repot datang ke Disdukcapil. Kita sudah buat WA (Whatsapp) grup di semua kelurahan,” ungkapnya.

Disinggung soal warga yang tidak mengetahui WA grup yang disebutkan, menurutnya kecil kemungkinan hal itu terjadi. Pasalnya, lanjut Imih, WA grup itu cukup aktif dengan keanggotaan yang banyak di masing-masing kelurahan. “Satu grup itu bisa lebih dari 100 anggota,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, penerima bantuan yang dicoret akibat validasi kependudukan yang bermasalah harus menjadi bahan pemikiran pemerintah. Sebisa mungkin hajat hidup mereka harus tetap terpenuhi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam mengaku prihatin dengan warga yang gagal mendapat bantuan. Hal ini berarti akan banyak warga yang kebingungan mencari makan. “Apalagi kalau yang sudah cukup tua,” terangnya kepada Radar, Jumat (22/1).

Pihaknya pun akan membahas persoalan ini dengan rekan-rekannya. Karena pencoretan bantuan ini kebijakan pemerintah pusat. “Jadi harus kita bahas dulu,” ungkapnya.

Dia pun memahami ketika pemerintah menerapkan bantuan yang terintegrasi NIK (Nomor Induk Kependudukan). Namun efeknya banyak masyarakat yang kehilangan hak bantuan. “Apalagi yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ujarnya.

Pihaknya akan berupaya mendalami persoalan ini dan mencari solusi. Karena jika pemerintah harus menambal bantuan yang dicoret pun bukan hal yang mudah. “Kami ragu jika pemerintah punya kemampuan anggaran yang cukup,” katanya.

Persoalan NIK ini sudah terjadi beberapa kali, bahkan pada distribusi bantuan Covid-19 tahun kemarin pun bermasalah. Seharusnya masalah ini sudah bisa diselesaikan oleh pemerintah. “Ini karena dianggap sepele, akhirnya berakibat fatal,” ujarnya.

Maka dari itu, dia pun meminta Dinas Sosial untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil. Semua masyarakat terlebih warga miskin harus memiliki administrasi kependudukan yang valid. “Ini untuk kepentingan jangka panjang,” terangnya.

Dede pun meminta Dinas Sosial bisa memperhitungkan desakan bantuan dari warga ke depannya, termasuk di bidang kesehatan. Karena warga miskin yang BPJS-nya dinonaktifkan tentu akan lari ke bantuan kesehatan. “Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani,” tuturnya. (rga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.