Normalisasi Sungai Citanduy & Cikidang di Sukaresik Tasik Ada Ganti Rugi

80
0
DOKUMENTASI BERKUNJUNG. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi (baju batik) berkunjung ke lokasi banjir Sukaresik beberapa waktu lalu.

SINGAPARNA – Dalam proses normalisasi Sungai Citanduy dan Cikidang di Sukaresik oleh Balai BBWS Citanduy tidak ada ganti rugi tanaman warga.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Dede Sobandi kepada Radar, Rabu (12/8).

Baca juga : Usulan Pokir DPRD Kota Tasik Dikeluhkan Warga

Menurutnya, berkaitan dengan rencana normalisasi sungai dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) Nomor 14 /PRP/M/Tahun 2015 tentang Identifikasi Nama Daerah Irigasi dan Kewenangannya, dalam hal pengelolaan sungai oleh pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Adapun kaitan dengan normalisasi di sungai juga, terang dia, tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan Permen PU 2015 tentang Sepadan Sungai dan Waduk, jadi lokasi normalisasi itu dilakukan di sepadan sungai.

“Kalau menurut aturan lahan di sepadan sungai adalah milik negara. Kemudian, misalnya ada kebutuhan negara seperti normalisasi ini, walaupun ada lahan atau tanaman warga sepanjang itu di sepadan sungai tidak ada ganti rugi,” jelas dia.

Loading...

Artinya, terang dia, kalau memang ada lahan atau tanaman milik warga yang berada di sepadan sungai, ketika pengelola atau pemerintah pusat dalam hal ini BBWS yang akan melakukan normalisasi, masyarakat bisa memahaminya.

“Karena normalisasi ini untuk kepentingan bersama, termasuk masyarakat di dalamnya. Normalisasi ini sebagai salah satu langkah agar tidak terjadi banjir yang sering ketika ada luapan air di sungai,” ujarnya, menjelaskan.

Dede menambahkan, bahwa perkembangan soal normalisasi Sungai Citanduy di Kecamatan Sukaresik dari hasil kunjungan provinsi dalam hal ini kepala pelaksana harian BPBD provinsi Jabar, bahwa dari masyarakat dan desa ada rencana membuat surat pernyataan untuk tidak meminta ganti rugi dalam kegiatan normalisasi.

“Informasi terakhir yang kami terima seperti itu, tetapi yang lebih jelasnya dan berwenang menjelaskan adalah pihak BBWS, kami di daerah intinya mendukung dan akan membantu upaya normalisasi,” bebernya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Ciamis Aep Saefulloh memberikan tanggapan soal rencana normalisasi Sungai Cikidang di Kecamatan Panumbangan. Menurutnya, tuntutan soal ganti rugi lahan tidak terjadi sebelumnya. Bahkan pada rapat dan sosialisasi pertama bersama BBWS Citanduy, masyarakat tidak menuntut ganti rugi.

“Namun setelah rapat kedua, masyarakat minta ganti rugi karena mengetahui di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya masyarakatnya minta ganti rugi ke BBWS,” ujarnya, menjelaskan.

“Untuk aliran Cikidang tepatnya di Kecamatan Panumbangan masyarakat tidak menuntut selama lahan yang akan terdampak oleh normalisasi sungai itu tidak masuk ke lahan milik mereka.

Tapi setelah mengetahui masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik meminta ganti rugi, akhirnya ikut-ikutan,” katanya melalui sambungan telepon.

Baca juga : Tertarik Daftar TNI/Polri? Yuk Ikut Bimbel Arjuna 12 di Cintaraja Singaparna Tasik

Lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak akan tinggal diam ketika persoalan ini tidak ada titik temu. Termasuk akan coba menggelar pertemuan kembali dengan BBWS dan masyarakat untuk membahas persoalan ini.

“Saya sudah komunikasi dengan BBWS Citanduy untuk menemukan solusi ini harus ada rapat pertemuan kembali dengan masyarakat. Kemudian kalau pun tetap harus ada anggaran ganti rugi itu harus dianggarkan terlebih dahulu tidak bisa tahun ini,” ujarnya. (dik/cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.