Nunggak Pajak, Dipasang Stiker Peringatan

52
0
TEGURAN. Bapenda bersama Satpol PP Kabupaten Garut memasang stiker peringatan pada toko, rumah dan pabrik yang menunggak pajak bangunan. yana taryana / rakyat garut

GARUT KOTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut memasang stiker peringatan terhadap beberapa rumah, toko dan pabrik di wilayah perkotaan Garut. Stiker peringatan dipasang karena beberapa rumah, toko dan pabrik itu tidak taat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) lebih dari dua tahun.

“Kita pasang stiker ini sebagai sanksi sosial kepada penunggak pajak. Wajib pajak yang dipasang stiker ini yang pasti bukan masyarakat kecil, tetapi objek pajak yang besar,” ujar Kepala Bapenda Garut Basuki Eko kepada wartawan di kantornya Jumat (22/11).

Menurut dia, sebelum pemasangan stiker peringatan, pihaknya sudah melakukan mediasi dengan wajib pajak yang nunggak. Pemasangan stiker merupakan tindakan terakhir ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya setelah media. “Sebelumnya ada 15 objek, tetapi setelah mediasi hanya lima yang dipasang stiker ini, karena tidak melaksanakan kewajibannya,” ujarnya.

Eko menerangkan kelima bangunan yang dipasang stiker itu ada rumah, toko dan pabrik. Semuanya berada di wilayah perkotaan Garut. “Untuk rumah, ada rumah mewah di wilayah Sanding yang dulunya milik mantan bupati Garut, tetapi sekarang sudah dijual. Itu kami pasang stiker karena menunggak pajak,” ujarnya.

Dari lima bangunan, kata dia, besaran tunggakan pajaknya bervariasi, dari mulai Rp 8 juta sampai Rp 30 juta. “Itu tunggakannya rata-rata lebih dari dua tahun,” katanya.

Eko menerangkan bukan hanya lima bangunan saja yang dipasang stiker peringatan, tetapi ada beberapa bangunan lain yang akan dilakukan hal serupa. “Nanti kita mediasi dulu, setelah itu baru kita pasang (stiker),” ucapnya.

Dia menambahkan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam membayar PBB. Saat ini tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ini terus meningkat. “Justru yang lebih patuh membayar PBB itu masyarakat kecil, sementara orang-orang yang punya aset besar terkadang tidak taat, seperti yang disegel sekarang ini,” katanya.

Dengan upaya tersebut dirinya optimis target PBB sebesar Rp 40 miliar untuk tahun 2019 bisa terealiasi. Saat ini masyarakat Garut yang belum bayar PBB ini tinggal 8 persen. (yna)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.