Obat Kanker Usus Tak Dijamin BPJS

48
0

JAKARTA – Dua jenis obat untuk penyakit kanker kolorektal atau kanker usus Be­vacizumab dan Cetuximab di­pastikan tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kepastian tersebut sesuai dengan keputusan Kementerian Kesehatan yang telah berlaku.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan hingga kini belum ada perubahan keputusan Kementerian Kesehatan terkait jaminan untuk obat kanker usus Bevacizumab dan Cetuximab.

“Belum ada surat atau keputusan dari Kementerian Kesehatan. Kita masih menjalankan keputusan Menteri Kesehatan yang selama ini masih berlaku, kalau regulasinya belum disesuaikan kami tetap menggunakan yang masih berlaku,” katanya di Jakarta, Selasa (23/7).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/707/2018 obat Bevacizumab dan Cetuximab dikeluarkan dari daftar Formularium Nasional (Fornas). Peraturan itu memutuskan kedua obat tersebut tidak lagi dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dikatakan Iqbal, pihaknya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Dia pun menegaskan agar rumah sakit tidak boleh melebihi kewenangannya menggunakan Bevacizumab dan Cetuximab.

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut menjadi kontroversi dari pasien yang menggunakan obat kanker itu.

Komisi IX DPR-RI pun telah melakukan rapat dengar pendapat pada 11 Maret 2019 yang menghasilkan instruksi dengan memerintahkan Kemenkes menunda keputusan tersebut dan direvisi. Selama proses revisi, pasien yang membutuhkan obat terapi target tetap bisa mendapatkannya.

Meski demikian, Iqbal mengatakan hingga kini belum ada regulasi baru yang menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan yang berlaku sejak 1 Maret lalu. Sehingga obat Bevacizumab dan Cetuximab masih tidak dijamin dalam pengobatan pasien kanker kolorektal.

Namun Iqbal mengatakan pasien kanker usus masih dapat menggunakan obat kanker lain yang disediakan dalam daftar Fornas dan dijamin oleh BPJS Kesehatan.

“Obat kanker lain bisa digunakan selama masuk dalam fornas dijamin kalau ada masalah hubungi BPJS Kesehatan,” kata Iqbal.

Selain itu, Iqbal menjelaskan tentang penurunan tipe rumah sakit di berbagai wilayah di Indonesia. Penuruan tipe rumah sakit bukan semata ditujukan untuk mengurangi biaya, tapi untuk memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.

“Kalau dibilang apakah akan mengurangi biaya, iya. Tapi bukan itu yang jadi tujuan. Kita tidak bisa menggunakan uang negara yang dititipkan ke BPJS untuk kegiatan yang tidak sepatutnya,” katanya.

Dijelaskannya, rekomendasi penurunan tipe rumah sakit merupakan tindak lanjut dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya inefisiensi pembiayaan untuk rumah sakit yang tidak sesuai dengan kelasnya.

“BPKP dalam audit keuangan BPJS Kesehatan tahun anggaran 2018 menemukan adanya ketidaksesuaian pembayaran klaim kepada rumah sakit. Contohnya, pembayaran klaim untuk rumah sakit C dengan nilai klaim yang mestinya dibayarkan untuk rumah sakit tipe B,” katanya.

BPJS Kesehatan membayar klaim pelayanan kepada rumah sakit sesuai dengan tipe rumah sakit. Namun, pada kenyataannya ada rumah sakit yang secara administratif disebut sebagai rumah sakit tipe B, tapi faktanya tidak memenuhi syarat tipe B. (gw/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.