Objek Pajak Disesuaikan

30
RAPAT PARIPURNA. Wali Kota Drs H Budi Budiman menyerahkan Raperda Pajak Daerah kepada Ketua DPRD H Agus Wahyudin SH MH di DPRD Jumat (2/11).

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

INDIHIANG – Pemerintah Kota Tasikmalaya mengusulkan Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-3 atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengatakan Perda Pajak Daerah dibuat untuk hasil evaluasi dengan adanya dua cluster yakni di bawah Rp 1 miliar dan di atas Rp 2 miliar. Kedua itu dibuat saat ini dibuat menjadi 4 cluster.

“Ini sebagai evaluasi dari pada ob­jek-objek pajak,” ujarnya menghadiri Rapat Paripurna ke-6 Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-3 atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Pembentukan Alat Kelengkapan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah di Gedung DPRD Jumat (2/11).

Saat ini nilai jual objek pajak (NJOP) sudah me­ngalami perubahan. Seperti yang tadinya sawah men­­jadi jalan. Bahkan daratan sudah menjadi peru­­mahan. “Ini dibentuk sebagai asas keadilan,” ujarnya.

Perda Pajak Daerah dibentuk karena adanya tuntutan dinamika perkembangan pembangunan wilayah perkotaan, peningkatan asli daerah dan sebagai rekomendasi BPK RI berkenaan dengan rumus NJOP. “Itu alasan kami kenapa Perda ini diusulkan,” ujar dia.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya H Achdiat Siswandi mengatakan Peraturan Daerah Pajak Daerah berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan.

“Yang dulunya memang pembayaran pajak dimungkinkan kecil, namun dengan adanya kemajuan infrastruktur akan ada penambahan nilai objek pajak yang harus dirasionalisasi,” katanya.

Hal itu karena, adanya penganggaran pem­­bangunan infrastruktur cukup besar se­­hing­ga harus adanya penambahan nilai jual objek pajak. “Intinya pembayaran PPB ini harus disesuaikan dengan nilai objek pa­jak atau adanya perubahan tarif,” ujar dia.

Achdiat mencontohkan tanah atau ba­ngunan yang dulunya tidak terlewati oleh jalan, saat ini terlewati jalan harus ada ke­­naikan dalam pembayaran pajaknya. Nan­tinya itu akan ada penambahan untuk pen­dapatan asli daerah. “Kalau bangunan yang baru berdiri di pinggir jalan akan sangat jomplang menggunakan tarif lama,” ujar dia.

Menurut dia, Perda Pajak Daerah, me­nin­­jau kembali tentang tarif dan nilai jual objek pajak. Karena bila tidak ada pe­nyesuaian dari nilai objek pajak akan sa­ngat berpengaruh terhadap besaran PPB yang harus ditetapkan.

“Misalkan begini, Ja­lan Mangin yang dulunya lahan sawah saat ini sudah jalan, otomatis itu harus ada penyesuaian dengan nilai pajaknya,” tuturnya. (ujg)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.