Oktober PD Pasar Resik Bubar Total

315
0

BUNGURSARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya berencana mengambil alih pengelolaan pasar secara penuh pada 1 Oktober mendatang dari Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik.

Semua pasar akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUMKM-Perindag). Dengan demikian, seluruh jajaran direksi dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut diberhentikan.

“Rencana 1 Oktober kewenangan pengelola pasar rakyat secara penuh diserahkan terhadap UPTD, unit baru itu efektif bertugas supaya tidak ada kekosongan dalam pelayanan,” ujar Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman akhir pekan kemarin.

Kamis (26/9), pihaknya akan melaksanakan rapat finalisasi jelang pembubaran. Berkaitan nasib karyawan yang pada data PD Pasar Resik sebanyak 95 orang, akan dipekerjakan secara otomatis disebar pada sejumlah pasar rakyat se-Kota Tasikmalaya.

“Karyawan, diluar direksi dan badan pengawas akan dipekerjakan. Nanti di bawah kewenangan dua UPTD yang menangani pasar rakyat se-Kota Tasikmalaya,” kata Budi.

Opsi tersebut, kata Budi, merupakan langkah yang paling memungkinkan. Sebab, pihaknya sudah berupaya agar para pegawai mendapat pesangon, hanya secara aturan dan perundang-undangan kewajiban tersebut harus dipenuhi perusahaan.

“Pesangon itu aturannya harus oleh perusahaan, sementara kondisi perusahaan saja, kewajibannya banyak yang tertunggak,” keluhnya.

“Sulit memang, maka kita ambil opsi seolah para pegawai berganti atasan. Tadinya perusahaan, sekarang menjadi tenaga harian lepas (THL) pemerintah yang tentunya pendapatan sudah jelas dianggarkan setiap tahun,” sambungnya.

Budi mengakui keputusan tersebut tidak terlepas dari ekses. Namun, pihaknya menimbang yang terpenting para pegawai nantinya mendapat penghasilan minimal sesuai UMK.

“Terpenting mereka tiap bulan jelas penghasilannya, kalau dulu ketika PD Pasar Resik optimal pendapatan otomatis mereka tertutupi operasionalnya, bahkan mungkin bisa kontribusi terhadap PAD, tapi buktinya sejak didirikan perusahaan tersebut belum pernah kontribusi PAD,” ucapnya.

Maka dari itu, supaya menghindari piutang perusahaan semakin bengkak, kemudian pelayanan terhadap pengunjung pasar tradisional bisa optimal pihaknya memutuskan 1 Oktober mendatang UPTD dimaksimalkan dengan menugaskan ASN yang bakal menjadi kepala unit baru tersebut.

Budi menyebut adapun karyawan yang ingin menuntut pesangon dipersilakan. Hanya saja perlu memahami kondisi saat ini. Apalagi hasil rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemkot harus mengusulkan terhadap gubernur supaya mendapat legal opinion dalam mencairkan pesangon.

“Perlu legal opinion, dan pemkot itu statusnya tidak diwajibkan dan dilarang,” ujar Budi.

Salah satu upaya sementara, kata dia, para pegawai otomatis masuk sebagai THL yang bekerja di bawah UPTD Pengelola Pasar tanpa seleksi apa pun. Namun, apabila gubernur mengizinkan pemkot mengucurkan pesangon terhadap eks karyawan, otomatis para pekerja akan diberhentikan.

“Sesuai aturan ketenagakerjaan, ketika karyawan itu dapat pesangon, otomatis harus keluar dari THL UPTD. Karena pesangon itu kan harus pemutusan hubungan kerja (PHK),” katanya. (igi)