Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

Ongkos Honor Ad Hoc Kurang Rp 1,9 Miliar

12
0

PANGANDARAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran akan mengajukan adendum (perubahan atau penambahan kontrak) dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah) anggaran Pilkada 2020. Hal ini, akibat biaya untuk membayar badan ad hoc mengalami kenaikan.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin mengatakan, pihaknya sudah mendatangi Kementerian Dalam Negeri bersama pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran dan Tim TAPD, untuk memastikan dasar hukum tentang perubahan NPHD.

”Karena kita membutuhkan tambahan anggaran honor badan ad hoc,” jelasnya kepada Radar, Minggu (17/11).

Menurut dia, kekurangan anggaran untuk honor badan ad hoc mencapai Rp 1,9 miliar.

”Jumlah kekurangan diawal sekitar Rp 3,7 miliar, kemudian kita melakukan pencermatan dan didapatlah Rp 1,9 miliar,” ujarnya.

Dalam hal ini, kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2020 tetap harus ditanggung oleh Pemkab. ”Jadi mau tidak mau kami mengajukan ke Pemkab untuk penambahan anggaran ini,” tuturnya.

Namun sampai hari ini, Pemkab masih mencari celah hukum untuk perubahan NPHD tersebut. ”Kita juga masih menunggu, mudah-mudahan saja bisa dilakukan penambahan,” terangnya.

Untuk rekrutmen badan ad hoc sendiri, akan dimulai pada bulan Januari 2020 mendatang. ”Untuk PPK sebanyak 50 orang, PPS sebanyak 279 orang,” jelasnya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.