OPD di Kota Banjar Masih Sembunyikan Informasi Publik Meski Ada Website

144
0

BANJAR – Sekretaris Umum BEM Staima Banjar Awwal Muzakki menilai organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Banjar tidak transparan dalam menyampaikan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lewat website PPID dan Patroman.

Dia menyebut meski sudah tersedia laman yang bisa dikses publik, namun isi konten keterbukaan informasi, baik kegiatan maupun program-program di tiap OPD tidak diisi.

Baca juga : DID Kota Banjar Cair Rp5,9 M, Pemkot Diminta Penyerapan 100%

Menurut Awwal, itu seperti rumah yang tak berpenghuni. “Sebagus apapun rumahnya jika tidak diisi maka akan percuma. Begitu kondisi yang ada saat ini untuk laman milik Pemkot Banjar ini. Baik informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi berkala secara maksimal,” kata dia Jumat (25/9).

Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang No 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanananya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), merupakan landasan hukum terhadap hak setiap orang yang memerlukan informasi dari badan publik dan badan publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana, selain jenis informasi yang dikecualikan.

“Dan salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon Informasi. Hal ini juga telah dirumuskan dalam Permendagri nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pasal 20 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) ayat (1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses pelayanan informasi publik, sehingga setiap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dengan mudah diakses,” tambahnya.

Dia menilai keterbukaan informasi yang semestinya disediakan oleh pemerintah dan OPD kurang transparan.

“Jadi setelah kami coba cek website-nya, didalamnya hanya tersedia ringkasan dokumen, tidak diperlihatkan secara rinci. Hal ini tentu menyulitkan kami dalam melakukan kontrol terkait dengan misalnya perencanaan dan penganggaran program OPD tiap tahunnya,” ujarnya.

Baca juga : Tim Covid-19 Kota Banjar Telusuri dan Swab Test Warga yang Kontak dengan Pasien Positif Corona

Menurut dia, itu penting karena pihaknya mempunyai hak serta berperan untuk berpartisipasi dalam kontrol sosial.

“Tentu kami mendesak PPID dan pengelola website Patroman dalam hal ini Pemerintah Kota Banjar dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja terkait informasi publik, sehingga harapan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta good government terwujud,” katanya. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.