Peserta Lelang Jabatan Legawa Mengikuti Kebijakan Kepala Daerah

Open Bidding Jangan Diulang

61
0
Basuki Rahmat MSi
Loading...

SINGAPARNA – Adanya rencana pengulangan open bidding atau lelang jabatan terbuka untuk Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, karena sedang perombakan susunan organisasi tata kerja (SOTK) oleh Plt Bupati Tasikmalaya ditentang Komisi I DPRD.

“Saya kira open bidding tidak perlu diulang dan bahkan harus segera ditetapkan hasilnya. Karena menurut saya tak ada kaitannya antara lelang jabatan terbuka dengan SOTK baru,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dr H Basuki Rahmat MSi saat dihubungi Radar, Minggu (28/10).

Basuki menjelaskan hasil dari open bidding ini untuk kepentingan jabatan yang sekarang kosong. Maka dari itu, hasil lelang jabatan terbuka sangat ditunggu untuk mengisi jabatan yang kosong karena ditinggal pensiun. “Dinas Kesehatan sudah lama diisi oleh Plt, jadi ditunggu sekali hasil open bidding,” bebernya.

Selain itu, kata dia, untuk perubahan SOTK baru tidak mudah. Karena harus mengubah peraturan daerah (perda) sebelumnya. “Nah untuk proses itu pun harus pengajuan ke DPRD. Sampai saat ini belum ada,” bebernya.

Terang dia, perubahan SOTK itu harus masuk kepada program legislasi daerah (prolegda). Sementara tahun ini prolegda selesai. Maka dari itu, kemungkinan besar usulan perubahan SOTK tahun depan. “Kami sangat meminta hasil open bidding ditetapkan. Karena prosesnya sudah berjalan. Jadi open bidding ditetapkan dan perubahan SOTK diusulkan,” terangnya.

Basuki meminta pemerintah jangan buat kericuhan dengan tidak menetapkan hasil open bidding. Mengingat untuk jabatan yang dilelang saat ini sudah ditunggu, karena posisinya kosong.

Terpisah, peserta open bidding yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya dr Faisal Soeparyanto mengaku mengikuti apa yang menjadi keputusan soal lelang jabatan terbuka. “Walaupun pada akhirnya diulang, saya tidak jadi masalah dan tetap ikuti lagi,” ungkapnya.

Menurut dia, kondisi Dinkes saat ini memerlukan pejabat definitif yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan. Karena itu selalu menjadi kendala dalam mengajukan program strategis.

“Seperti, Kemenkes, Dineks Provinsi Jawa Barat dan DPRD Komisi V selalu menginginkan kehadiran kepala dinas definitif,” papar dia.

Peserta lainnya yang juga Kepala Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya Iwan Ridwan SIP menyerahkan sepenuhnya terkait open bidding kepada kebijakan pemerintah. “Karena memang itu merupakan pertimbangan kepala daerah yang baik,” kata dia.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto sedang merumuskan susunan organisasi tata kerja (SOTK) untuk merampingkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di akhir tahun ini. Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya Ade Sumanang MSi kepada Radar, Jumat (26/10).

Maka dari itu, open bidding yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu belum dilanjutkan. Karena Plt ingin fokus dulu untuk menyelesaikan SOTK dan perampingan SKPD. “Jadi kemungkinan besar hasil open bidding yang dilaksanakan sebelumnya bisa saja diulang karena memang ada rencana dari pimpinan daerah yang akan merampingkan atau mengevaluasi SOTK. Ditambah ada jabatan kepala dinas yang kosong karena ditinggal pensiun, seperti Dinas Sosial,” terangnya. (ujg/dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.