Open Bidding Jangan Hanya Formalitas

3

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BUNGURSARI – DPRD Kota Tasikmalaya mengingatkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk melaksanakan seleksi secara objektif. Open bidding jabatan eselon II untuk mengisi kekosongan di lima organisasi perangkat daerah (OPD) ini tidak boleh hanya sekadar formalitas saja.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin menyatakan open bidding itu harus menghasilkan pimpinan aparatur sipil negara (ASN) berkualitas. Sehingga feedback-nya akan melahirkan program kedinasan yang baik. “Harus sesuai harapan masyarakat, sebab ujungnya kan berpengaruh terhadap pelayanan,” ujarnya saat ditemui di Bale Kota, Kamis (4/10).

Di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, banyak pejabat eselon III yang berpotensi mengisi kursi JPT Pratama di lima OPD. Agus pun berharap lima kursi eselon II itu bisa diisi oleh ASN lokal. “Dari daftar urut kepangkatan, prestasi yang dimiliki ASN kita, potensi banyak. Diharapkan jangan kalah atau daerah lain yang menang di seleksi ini,” harap politisi PPP ini.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasik­malaya Aslim menam­b­ahkan pansel harus benar-benar selektif dalam menentukan tiga nama untuk dipilih wali kota di setiap posisi jabatan. Kemudian, hasil open bidding harus melahirkan pimpinan yang tidak hanya sekadar menduduki jabatan kepala dinas atau badan. “Mereka kan nanti disuruh membuat visi misi, makalah, gagasan atas programnya. Proses seleksi itu untuk menentukan leader di suatu OPD yang bukan cuma bisa duduk tapi gerakan bawahan dengan baik sesuai tugas dan fungsi,” paparnya.

Dia menjelaskan kredibilitas dan profesionalitas pansel kembali ditentukan di open bidding kedua ini. Berkaca dari open bidding pertama di 2017, diharapkan tidak ada lagi pejabat lulusan seleksi tersebut dimutasi sebelum waktunya. “Seperti tahun lalu, secara aturan suatu kepala dinas dapat dipindahkan itu setelah dua tahun. Sementara ini enam bulan sudah pindah. Evaluasi saja rasanya belum,” terangnya.

Politisi Gerindra itu menyayangkan apabila hasil open bidding berakhir sebatas menaikkan suatu pegawai menjadi eselon 2 saja. “Harusnya dihargai penilaian pansel itu, meski akhirnya kepala daerah tentukan pilihan. Kemarin sudah menyusun program, sudah kunjungan ke luar negeri segala, tetapi akhirnya dipindah. Jangan seolah open bidding formalitas saja untuk menaikkan karier suatu pejabat,” beber Aslim.

Dia menambahkan tim pansel juga harus proaktif dalam menyampaikan hal yang dianggap penting terhadap Komisi I selaku mitra kerja pemerintahan. Sebagai upaya mengawal proses seleksi berjalan sesuai harapan. “Tolong inisiatif, jangan tunggu diundang baru komunikasi. Proaktif lah. Kita kan beri masukan dan segala hal lainnya, bukan mau intervensi atau ikut urusan teknis seleksi,” tutur dia. (igi)

loading...