Open Bidding Kepala OPD Kota Banjar Dibuka 19 Oktober

197
0
AKRAB. Kepala BKPPD Kota Banjar H Kaswad saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (14/10). Cecep herdi / radar tasikmalaya
AKRAB. Kepala BKPPD Kota Banjar H Kaswad saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (14/10). Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Proses open bidding untuk mengisi kekosongan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) rencananya digelar akhir bulan ini. Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Banjar H Kaswad sudah mengusulkan ke Komisi ASN untuk melaksanakan open bidding.

Namun, kata dia, untuk mengisi kekosongan Inspektorat, harus melalui rekomendasi dari pemerintah provinsi sebelum diusulkan ke Komisi ASN.

“Pelaksanaan open bidding tidak lama lagi, bisa pertengahan atau akhir bulan ini. Dibuka untuk umum. Open bidding untuk mengisi kekosongan kepala OPD dan setingkatnya. Kemudian pasca open biding juga akan ada rotasi dan mutasi lagi eselon 3,” kata Kaswad, Kamis (15/10).

Ia menjelaskan ada beberapa kekosongan kepala OPD dan pejabat setingkatnya lantaran ditinggal pensiun. Selain itu, beberapa kepala OPD lainnya juga dirotasi belum lama ini, sehingga jabatan yang ditinggalkannya belum terisi.

“Jumlahnya ada tujuh eselon dua yang kosong. Jabatan yang kosong saat ini di antaranya kepala Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dispora, dan Inspektorat. Saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas,” kata dia.

Baca juga : Hasil Seleksi Kompetensi CPNS Kota Banjar Diumumkan November

Kekosongan tersebut, tambahnya, tidak mengganggu pelayanan dan program kerja dinas. Karena ada pelaksana tugas yang mengganti sementara pekerjaan kepala dinas yang kosong.

Namun ada kewenangan yang tidak bisa dilakukan seperti kepala OPD definitif. Di antaranya, plt kepala OPD tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian, seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintahan.

“Kemudian plt juga tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai,” ungkapnya. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.