Operasi Tanggap Darurat di Palu Diperpanjang

14

PALU – Masa tanggap darurat di lokasi bencana di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) diperpanjang 14 hari.

Hal tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi dari BNPB dan Gubernur Sulteng Longki Djanggola bersama pihak terkait lainnya.

Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat itu, Kementerian Sosial sudah mempersiapkan tiga langkah penanganan korban bencana.

Perpanjang masa tanggap darurat terhitung mulai 13-26 Oktober 2018. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat.

“Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar hingga menjangkau seluruh korban. Kedua, perlindungan kelompok rentan yakni anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas. Ketiga, layanan dukungan psikososial,” kata Harry disela-sela kunjungannya ke tenda-tenda pengungsian dan dapur umum di lapangan Wali Kota Palu, Jumat (12/10) seperti dikutip dari laman resmi Kemensos.

Harry mengungkapkan kebutuhan dasar mencakup kebutuhan makanan dan tenda untuk perlindungan sementara. Saat ini kebutuhan makan para pengungsi dipenuhi  14 titik Dapur Umum Lapangan.

Terdiri dari 9 dapur umum di Kota Palu, 3 dapur umum ada di Kabupaten Sigi dan dua dapur umum di Kabupaten Donggala.

“Sejak tanggal 29 September atau hari kedua setelah bencana terjadi, Kemensos telah mendirikan 18 titik dapur umum lapangan. Kini seiring dengan kondisi Kota Palu yang semakin pulih, secara bertahap dapur umum di Kota Palu dialihkan menjadi dapur umum mandiri yang dikelola oleh masyarakat,” katanya.

Sebanyak 9 dapur umum di Palu tersebar di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulteng, Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Lapangan Wali Kota Palu, Kawatuna dan Petobo, Kompleks Perumnas Bala Roa, Dinas Kesehatan Kota Palu, Kel. Siranindi Palu Barat, Universitas Muhammadiyah Kota Palu, Dinas PUPR – Bina Marga.

Sedangkan 3 titik dapur umum di Kabupaten Sigi ada di Desa Loru, Desa Ngata Baru, dan Desa Panau. Di Kabupaten Donggala dua titik yakni kantor Dinas Sosial dan Desa Sindue.

“Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat maka dalam sepekan kedepan kami akan memberikan pendampingan kepada warga untuk mendirikan dapur umum mandiri,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan, seluruh dapur umum lapangan dikelola oleh dinas sosial dan Tagana (Taruna Siaga Bencana).

Total yang sudah bertugas adalah 593 orang berasal dari Sulteng 300 orang, Gorontalo 60 orang, Sulsel 30 orang, Sultra 29 orang, Kalsel 29 orang, Sulbar 20 orang, Sulut 24 orang, Jatim 2 orang, DKI Jakarta 40 orang, Maluku 5 orang,  Babel 7 orang, Banten 10 orang, Kaltim 19 orang dan Maluku Utara 17 orang.

“Tagana dikerahkan untuk Distribusi Logistik, Mengelola Dapur Umum, dan Pendataan Korban Bencana. Warga di pengungsian secara sukarela  turut membantu Tagana memasak dan menyiapkan makanan,” tutur Dirjen.

Sementara itu untuk memastikan seluruh pengungsi mendapatkan bantuan logistik, Kementerian Sosial bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) untuk mendistribusikan bantuan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Dinas Sosial Kabupaten Donggala, dan Dinas Sosial Kota Palu.

“Dukungan dari WFP berupa alat transportasi truk sebanyak 3 unit dan akan bertambah seiring kebutuhan Kemensos,” terang Dirjen.

Selain ke tiga titik tersebut WFP juga akan mengerahkan tujuh truk untuk membawa bantuan logistik warga Sulawesi Selatan yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi Sulsel. Bantuan tersebut akan didistribusikan ke Palu dan sekitarnya.

“Saya sudah bertemu dengan Kepala Perwakilan dan Direktur WFP Anthea Webb saat beliau mengunjungi gudang logistik bansos di Dinas Sosial Provinsi Sulteng kemarin. Beliau menegaskan siap membantu alat transportasi sesuai kebutuhan Kemensos,” kata Dirjen.

Setelah pemenuhan kebutuhan makanan, lanjut Dirjen, fokus berikutnya adalah perlindungan kepada kelompok rentan dan layanan dukungan psikososial di 12 titik.

Kegiatan yang dilakukan di antaranya Phsyco Therapy (Katarsis Mental, Trauma Healing, Konseling, Intervensi Krisis, Motivasi Hidup), Play Therapy (Sulap, Game, Flying Fox), Spiritual Therapy (Pengajian, Istighosah), dan Hypno Therapy (Meditasi).

Tim LDP yang terdiri dari Tim LDP Kemensos, Tim Reaksi Cepat (TRC) Kemensos, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), dan HIMSI akan melakukan pendataan pengungsi berdasarkan usia, jenis kelamin, kategori (kepala keluarga, ibu rumah tangga) dan kelompok rentan di RS Undata, Polda Sulteng, Lapangan Belakang Universitas Tadulako, melakukan pembagian tugas pemetaan lokasi pengungsi, pendataan korban meninggal, pengolahan data dan menghimpun aduan masyarakat.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan serangkaian bencana alam yang terjadi di Indonesia harusnya membuat pemerintah lebih profesional dalam penanganan bencana.

“Respon cepat 3×24 jam setelah terjadi bencana sangat penting. Pada masa ini warga panik dan ketakutan, maka pemerintah harus sigap dalam evakuasi, penyiapan hunian, pemenuhan kebutuhan makanan dan kebutuhan air bersih,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga harus menerapkan manajemen bantuan sengan baik mengingat bantuan datang dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri namun seringkali terjadi kendala dalam distribusi bantuan.

“Akuntabilitas bantuan sangat penting. Siapa memberi apa harus terbuka dan dialokasikan ke siapa. Intinya masyarakat terdampak harus menjadi prioritas utama,” tuturnya.

(HRM/FIN)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.