Opsi Pembubaran Tanpa PHK

58

BUNGURSARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya kemungkinan akan memilih opsi pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik tanpa ada pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawannya.

Para karyawan bisa bekerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Pasar Tradisional setelah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu bubar. “Jadi pelayanan pasar tetap berjalan, manajemennya yang diambil alih UPTD. Karyawan tetap bekerja nanti sebagai tenaga harian lepas (THL) di bawah Dinas KUMKM-Perindag. Manajemen saja yang berubah,” ujar Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan saat ditemui di Bale Kota, Selasa (12/2).

Menurut Ivan, opsi itu dianggap paling memungkinkan dibandingkan dengan menjual aset PD Pasar Resik atau penyertaan modal kembali. Sebab, harta kekayaan perusahaan daerah tersebut tidak mungkin dijual. Demikian juga dengan penyertaan modal harus merujuk aturan. “Aset yang mana misalnya harus dijual, masa kita jual pasar. Kemudian kalau mau penyertaan modal, kajian investasi harus sedang dalam kondisi sehat. Memang serba sulit,” tuturnya.

Sekda menyebut Wali Kota Drs H Budi Budiman juga cenderung mempertimbangkan alternatif penggantian manajemen. Hal itu karena, pelayanan kepada warga pasar dan pengelolaan pasar tradisional harus terus berjalan. “Saat harus ada pemutusan hubungan kerja kemudian merekrut kembali pegawai, tentu ada kekosongan pelayanan sementara di masa peralihannya,” ujar Ivan.

Dia menjelaskan perubahan manajemen itu ibarat suatu perusahaan milik seorang owner dibeli oleh pihak lain tapi karyawannya tetap bekerja. Dengan begitu tidak perlu ada penghentian aktivitas usaha. “Nah, alternatif ini kita rasa paling terbuka. Tetapi tetap harus menunggu jawaban tertulis dari Kemendagri dan BPKP,” ucapnya.

Ivan meminta tim pembubaran PD Pasar Resik lebih intens menghubungi lembaga yang nantinya mengeluarkan saran tertulis terhadap pemkot. Dia ingin dalam waktu dekat opsi-opsi pembubaran perusahaan pelat merah itu sudah diputuskan.

Pihaknya juga tengah mengkaji apakah jajaran direksi PD Pasar Resik dapat pesangon atau tidak dan apakah nantinya yang mengurus pesangon itu jajaran direksi atau pemkot. “Kita lihat-lihat dulu referensi aturannya, yang terpenting semua berjalan saja dulu, terutama pelayanan bagi warga pasar dan pengunjung. Pegawai terus menjadi faktor yang paling kami perhatikan, supaya hak-hak normatifnya terpenuhi dan tidak merasa dirugikan,” katanya.

Direktur Utama PD Pasar Resik Asep Safari Kusaeri menjelaskan diangkat atau diberhentikannya suatu karyawan, tentu berdasarkan pertanggungjawaban jajaran direksi. Kemudian, ketika suatu karyawan dimigrasi menjadi THL, sistem administrasinya mau seperti apa. “Ketika harus berhenti dari manajemen sekarang, tentu harus ada kewajiban pembayaran pesangon. Kami minta jangan menjadi beban direksi sebagai pihak yang mengangkat karyawan,” tutur dia.

Dia pun meminta pemkot merehabilitasi nama PD Pasar Resik agar bisa diterima warga pasar dan menumbuhkan semangat para karyawan yang terbilang mulai melesu setelah muncul rencana pembubaran. “Sekarang rencana pembubaran terganjal masalah alokasi dana untuk pesangon. Tentu akan mulur lagi dari rencana semula. Jangan sampai kami dianggap bubar, kalau bisa rehabilitasi kami supaya diakui tetap eksis mengelola pasar,” kata dia. (igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.