Ornamen di Mal Dipersoalkan, Massa Datangi DPRD Kota Tasikmalaya

290
0
TUNJUKKAN. Perwakilan Transmart Satria Hamid menunjukkan gambar masjid yang terdapat pada salah satu ornamen di mal dalam audiensi di DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (2/7). Firgiawan / Radar Tasikmalaya
Loading...

INDIHIANG – Sejumlah massa yang tergabung dalam Komunitas Pemerhati Kebijakan (Kompak) beraudiensi di DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (2/7). Mereka menyampaikan adanya pemasangan lambang zionis di salah satu ornamen bangunan mal di pertigaan Rancabango Jalan Ir H Juanda.

Kompak mendesak pihak mal untuk ikut menjaga kultur Islam. Sebab, mayoritas masyarakat Kota Tasik beragama Islam. “Jadi kultur keislaman harus dijaga oleh perusahaan. Di kita ada kearifan lokal,” ujar perwakilan Kompak Andi Abuy dalam audiensi di ruang rapat paripurna kemarin.

Pihaknya mengaku tidak alergi terhadap investor. Namun, perusahaan yang mendulang keuntungan di Kota Resik harus berwawasan lingkungan dan memerhatikan kearifan lokal. “Kita harap ada klarifikasi secara tegas berkaitan hal tersebut. Di samping kami juga memandang proses perizinan mal ini ada kejanggalan,” tuturnya.

Perwakilan Kompak lainnya, Ais Rais menilai adanya kejanggalan dalam proses penerbitan izin pembangunan mal. Dia menyebut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertuang bahwa perizinan dan atau rekomendasi teknis lain mencakup analisis dampak lingkungan (Amdal) termasuk lalu lintas dan Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). “Dari aturan tersebut, jelas bahwa salah satu persyaratan IMB adalah hal dokumen amdal lalin. Sementara, di provinsi itu belum terbit, di daerah perizinan sudah diterbitkan,” katanya.

Termasuk, kata Ais, pemkot menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunan mal itu. Di sisi lain, pemkot belum memiliki regulasi spesifik dalam penerapan sertifikat tersebut. Jika melihat fakta yang ada, pihaknya berkesimpulan perizinan pembangunan mal ini cacat hukum, mengingat adanya syarat teknis yang belum dipenuhi. “Untuk itu, kami mendesak DPRD Kota Tasikmalaya untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait perizinan Transmart,” katanya.

Vice President Corporate Communication Transmart Satria Hamid menjelaskan kaitan ornamen yang disampaikan Kompak, pihaknya akan mengevaluasi. Saat ini pun, lambang ornamen tersebut sudah ditutup oleh pihak pengelola. “Kita akan evaluasi dan mengubah ornamen itu dan terima kasih hal ini jadi masukan positif bagi kami,” tuturnya dalam audiensi tersebut.

Pada prinsipnya, kata dia, tidak ada niat buruk dalam mendesain ornamen tersebut. Sebab, pihaknya hanya mencontoh dari ornamen pada salah satu masjid di luar negeri. “Jika tidak salah, namanya Masjid Yumtom. Apabila dipersonifikasikan menyerupai lambang zionis atau Yahudi, kita tidak ada niatan untuk seperti yang dituduhkan itu. Justru kita ingin menunjukkan kearifan lokal di salah satu bagian toko kami. Kami hanya menyadur atau mencontoh dari bangunan yang sudah ada. Silakan browsing seperti apa gambar aslinya,” kata dia.

Loading...

Terkait dengan perizinan, pihaknya hanya sebatas penyewa gedung mal itu. Ada pemilik lahan tersendiri yang mengurus segala kelengkapan instrumen perizinan “Di sana terdapat para pihak yang bertanggung jawab mengurus masalah perizinan, sementara kita hanya penyewa, dengan kurun waktu tiga puluh tahun,” tutur Satria.

Termasuk kaitan amdal lalin yang disoalkan Kompak, kata dia, merupakan tanggungjawab pemilik lahan. Namun, informasi yang diterimanya selaku penyewa gedung, itu sudah selesai. “Adanya persoalan ini, tentu kami akan melakukan pengecekan atas dokumen perizinan tersebut. Perlu kami jelaskan bahwa segala bentuk tanggung jawab pemenuhan perizinan bukan merupakan tanggung jawab Transmart, melainkan pihak lain,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi yang memimpin rapat akan membahas bersama pimpinan wakil rakyat lainnya terkait hal tersebut. Namun, dia menekankan kaitan adanya rekomendasi terhadap pemilik lahan pusat perbelanjaan tersebut supaya segera dipenuhi. “Kita ketahui perlu ada jalan alternatif keluar supaya tidak in atau out kendaraan di Jalan Ir H Juanda. Kan terasa ada kemacetan saat ini. Termasuk penataan parkir di sekitarnya perlu diperhatikan,” kata politisi PDIP itu. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.