OTT di Lampung, Bupati Mesuji Bersama Adiknya Resmi Ditetapkan Tersangka

24
0

JAKARTA – Bupati Mesuji, Khamami yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lampung, Rabu (23/1/2019) sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Bersama Khamami, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap empat proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mesuji.

“Dari OTT yang di Lampung kemarin, KPK menetapkan 5 orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Kelima tersangka tersebut antara lain Khamami (KHM) selaku Bupati Kabupaten Mesuji. Kemudian Taufik Hidayat yang juga adik dari Bupati Mesuji, Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Dua dari pihak swasta antara lain Sibron Azis pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secilia Putri, dan Kardinal,” kata Basaria.

Selain itu, Basaria mengatakan, dalam OTT tersebut KPK menyita uang sebesar Rp1,28 miliar dalam pecahan Rp 100 ribu.

“Diduga pemberian uang sebesar Rp 1,28 miliar terkait dengan fee pembangunan proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Kabupaten Mesuji yang diduga berasal dari perusahaan yang sedang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mesuji,” papar Basaria.

“Diduga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12% dari total nilai proyek yang diminta Khamami selaku Bupati Mesuji. Diduga Fee tersebut merupakan pembayaran fee atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh dua perusahan milik SA (Sibron Azis),” sambungnya.

Dalam kasus ini yang diduga sebagai Penerima, KHM (Khamami) selaku Bupati Kabupaten Mesuji, TH (Taufik Hidayat) pihak Swasta yang juga Adik dari Bupati Mesuji, WS (Wawan Suhendra) Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selanjutnya yang diduga sebagai Pemberi, SA (Sibron Azis) Pemilik PT. JPN (PT. Jasa Promix Nusantara dan PT. SP (PT. Secilia Putri), K (Kardinal) Swasta.

Pasal yang disangkakan adalah, sebagai pihak yang diduga penerima, KHM, TH dan WS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sebagai pihak yang diduga pemberi: SA dan K disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

(fat/pojoksatu)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.