P3N Kabupaten Tasik Butuh Perbaikan Nasib

245
0

TASIK – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pembinaan Penyuluh Agama Non PNS dan Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangjaya dan Kecamatan Cineam, Rabu (29/7).

Drs. H. Suryana, M.SI Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan, petugas pembantu Pencatat Nikah yang dikenal dengan istilah P3N ini adalah mereka yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam proses pernikahan.

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 18 dan 19, P3N dikatagorikan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah di masyarakat.

Sebutan kedua inilah yang sekarang berlaku di masyarakat, mereka adalah anggota masyarakat yang berkiprah secara sukarela membantu masyarakat dan KUA dalam proses pernikahan, mulai dari proses pendaftaran hingga menghadiri pernikahan.

“Sesuai dengan berjalannya waktu, P3N yang lebih dikenal dengan sebutan amil tadi, sekalipun tanpa ditetapkan sebagai pegawai baik tetap maupun honorer, kini semakin menunjukkan eksistensinya,” ujarnya kepada Radar.

Kata Suryana, di masyarakat, selain sebagai pembatu proses pernikahan dari mulai pendaftaran hingga harus menghadiri pernikahan, amil juga berperan sebagai penggerak bidang keagamaan di Desa.

Loading...

Apalagi dalam hal ini, yang menjadi amil itu adalah ajengan yang keilmuan agamanya cukup bisa diandalkan.

Peran ganda amil atau P3N ini menguatkan peran mereka dalam membantu masyarakat, sehingga menjadi ujung tombak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang berkedudukan di tingkat Kelurahan atau Desa.

Kiprah mereka, sangat luar biasa penting dan strategisnya. Masyarakat yang masih faternalistik ini, selalu tertumpu kepada faktor ketokohan.

Amil didudukan sebagai tokoh agama, sebab mereka mengurusi pernikahan dan sebagai motor penggerak berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, MTQ, pengurusan jenazah, hal waris, pengelolaan pendidikan seperti madrasah diniyah, majelis ta’lim, DKM dan yang lainnya.

“Aktifitas dan tanggung jawab amil cukup besar dan banyak, padahal mereka hanya bersifat sukarela secara ikhlas, tanpa ada jaminan kesejahteraan. Hal itu, karena mereka bukan pegawai KUA dan bukan pula pegawai Desa. Mungkin yang lebih tepat bagi mereka itu dijuluki sebagai “Biro Jasa” pernikahan,” ungkapnya.

Suryana menjelaskan, amil bukan struktur KUA atau pegawai Desa, maka Ia tidak mendapatkan gaji atau tunjangan layaknya sebagai pegawai, sekalipun secara fungsional membantu KUA yang tenaganya terbatas.

Ia mengaku prihatin dan merasa kasihan kepada mereka, pasalnya tenaga mereka dipakai, ilmunya di digunakan masyarakat, sehingga kehadirannya sangat dibutuhkan, tetapi penghargaannya masih belum ada.

Di tengah kiprah dan tanggungjawab amil yang begitu besar, ada yang sangat ironis.

Dari pelayanannya kepada masyarakat atau disebut jasa yang mereka berikan, harus mendorong masyarakat merogoh kocek menambah biaya pernikahan dari standar pokok yang telah ditetapkan Pemerintah.

“Yang menjadi soal, masyarakat tidak mau mengurusi berbagai hal baik adiministratif maupun pendaftaran tanpa dibantu amil, dengan alasan yang beragam,” ujarnya.

“Seharusnya segala persyaratan nikah disiapkan oleh calon mempelai atau keluarga. Sementara kenyataannya kebanyakan masyarakat tidak mau mengurusi hal-hal semacam itu sedangkan amil bukan pegawai yang digaji, melainkan tenaga sukarela,” papar Suryana menjelaskan.

Pria yang menjabat sebagai Ketua FKDT Kabupaten Tasikmalaya ini menambahkan, pada akhirnya Amil meminta jasa nikah pada masyarakat sekalipun jumlahnya tidak terlalu besar. Belum lagi peristiwa nikah tidak setiap hari.

Sehingga, dengan hal semacam itulah masyarakat harus menerima konsekwensi memberikan tambahan biaya pada amil sebagai upah jasanya.

Namun, karena masyarakat tidak faham akan hal ini, maka amil sering dituduh sebagai pungli atau gratifikasi.

Yang lebih parah lagi, amil dianggap karyawan KUA, maka ketika meminta tambahan biaya nikah itu dianggap punglinya orang KUA, padahal sebagai bentuk bayar jasa amil.

Oleh sebab itu, kata Suryana, P3N ini sudah sepantasnya diakui oleh Pemerintah Daerah, pasalnya mereka selain sebagai sosok tokoh agama (ajengan) yang memiliki kharisma sudah membantu dan melayani masyarakat dalam implementasi nilai-nilai keagamaan termasuk pernikahan, maka sepantasnya amil diayomi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati.

“Amil ini merupakan tokoh dan tenaganya jelas dibutuhkan masyarakat, perlu dikukuhkan sebagai bagian dari perangkat pemerintahan. Apakah sebagai tenaga sukarela atau honorer sehingga ada pengakuan,” ucapnya.

Namun hal ini, lanjut Suryana, masih perlu bersabar. Mungkin hari esok akan ada perubahan, terlebih Kabupaten Tasikmalaya akan ada pilihan kepala daerah.

Mungkin para calon bisa memandang bahwa posisi ini sangat diperlukan karena mereka (Amil) selain potensinya dibidang pelayanan keagamaan juga punya basis massa.

“Untuk mencapai ke arah itu, agar amil dibuat ikatannya, apakah asosiasi, atau ikatan, atau forum amil. Sehingga organisasi itu akan jadi jembatan untuk mewujudkan harapan dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan ummat. Kita perlu sosialisasi diri, karena amil memiliki kekuatan dari berbagai faktor baik faktor agama, sosial maupun faktor politik,” jelas Suryana.

(radika robi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.