Pajak E-Commerce Batal

24
0
Sri Mulyani Indrawati
Loading...

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya melunak, dia mengakomodir permintaan sejumlah pengusaha untuk tidak menarik pajak dari sistem transaksi elektronik atau yang biasa disebut e-commerce.

Ya, keputusan ini diambil lebih cepat dari biasanya. Sri mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce.

“Penarikan PMK ini dilakukan mengingat adanya kebutuhan lebih lanjut untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian lembaga. Dan saya memutuskan menarik PMK 210/2018. Kesimpangsiuran itu sudah selesai. Per tanggal 1 April ada pajak e-commerce itu tidak benar,” kata Sri Mulyani.

Dia menjelaskan koordinasi dilakukan untuk memastikan agar pengaturan e-commerce lebih tepat sasaran, berkeadilan, efisien, serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, penarikan PMK sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce.

Loading...

Dengan adanya pencabutan PMK tersebut, maka perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sekarang para pelaku usaha baik e-commerce maupun konvensional yang menerima penghasilan hingga Rp 4,8 miliar dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5 persen dari jumlah omzet usaha,” timpalnya.

Sri mengingatkan otoritas pajak akan terus mengedepankan kerja sama dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pelaku bisnis terkait aspek pemasaran, akses kredit, pengembangan usaha, dan perpajakan. “Jadi keputusan ini, meluruskan simpang-siur agar tidak meluas,” terangnya.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berharap penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) ditunda.

Semula peraturan itu bakal diberlakukan pada 1 April 2019. Namun, hingga saat ini aturan teknis berupa peraturan direktur jenderal pajak (perdirjen) tidak kunjung diterbitkan. Pelaku juga merasa pembahasan tentang pajak penjualan via digital belum sepenuhnya klir dan fair.

Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga menyebutkan ada beberapa poin dari peraturan tersebut yang belum siap diimplementasikan. Misalnya, pengawasan atas transaksi di media sosial (medsos). “Kami berharap PMK turunannya positif dan fleksibel. Tetapi, ada satu bagian yang kami merasa itu masih perlu diatur. Contohnya, media sosial yang sama sekali tidak ada dan bentuk pelaporan satu pintunya belum klir 100 persen,” ujar Bima. (din/ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.