Belum Berizin, BPPKAD Tak Bisa Terima Laporan

Pajak Parkir Khusus Tak Terserap Maksimal

24
ILUSTRASI. Pengendara mengambil tiket parkir. Belum semua parkir khusus dikenai pajak. (cecep herdi / radartasikmalaya.com)

BANJAR – Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar Heri Sapari mengaku tak semua parkir khusus ditarik pajak. Hal itu lantaran beberapa lokasi parkir khusus belum mengantongi izin penyelenggaraan jasa parkir.

“Itu menjadi alasan kita tidak bisa melakukan penarikan pajak parkir sebesar 20 persen. Penarikan juga sistemnya bukan kita yang ambil, tapi pihak pengelola parkir itu setor ke bank daerah kemudian nanti bukti pembayarannya dilaporkan ke kita. Nah, tapi ini banyak yang tidak terpenuhi izinnya, jadi kami juga tidak bisa menerima laporan karena bisa dianggap pungli, meskipun uangnya masuk langsung ke rek daerah Pemkot Banjar,” kata Heri Jumat (15/3).

Kebanyakan, kata dia, mereka hanya punya surat rekomendasi dari Dishub, tidak ada surat izinnya. “Saya tidak mau ambil risiko. Kalau mau dipenuhi melanosome-nya, silakan buat izinnya. Urus dulu izinnya terlebih dahulu. Yang saya pegang ini hanya surat rekomendasi saja,” kata dia.

Sekretaris GMNI Kota Banjar Fahri Aditya mengatakan lemahnya dasar hukum untuk penegakkan aturan parkir membuat potensinya yang besar untuk PAD tak tergali maksimal.

“Ini harus diselesaikan dengan secepatnya menerbitkan Perda Parkir. Nanti dalam perda diatur semuanya tentang parkir khusus, termasuk penegakkan aturan parkir umum. Parkir khusus jangan banyak yang bocor, artinya pajak dari itu harus riil masuk ke pemerintah daerah,” ucapnya. (cep)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.