Pak Yusuf Diminta Perbaiki Citra Kota Tasik, PNS Harus Loyal Pimpinan!

85
0
Saya harap ke depan Pak Yusuf bisa lebih tegas, perilaku dan kebijakan yang dinilai tidak tepat untuk digulirkan terhadap masyarakat, seyogyanya tidak harus diikuti dan lebih mengutamakan kepentingan lebih luas.” H Jaka Tokoh Masyarakat
Loading...

CIPEDES – Menyikapi lambatnya pengukuhan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, berimbas kepada pelayanan masyarakat.

Untuk itu, Plt Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf diminta lebih tegas dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Tasikmalaya.

Tokoh Masyarakat Kota Tasikmalaya, H Jaka mengatakan tahun pertama H Yusuf menjalankan roda pemerintahan di Kota Tasikmalaya secara solo.

Diharapkan bisa memulihkan citra positif bagi kota berjuluk Kota Santri, setelah penahanan Wali Kota Tasikmalaya nonaktif, H Budi Budiman sejak Oktober lalu.

“Saya harap ke depan Pak Yusuf bisa lebih tegas, perilaku dan kebijakan yang dinilai tidak tepat untuk digulirkan terhadap masyarakat, seyogyanya tidak harus diikuti dan lebih mengutamakan kepentingan lebih luas,” ujarnya kepada Radar, Minggu (17/1).

loading...

Hal ini, kata Jaka, supaya persoalan yang selama ini bermunculan tidak kembali terulang. “Masyarakat berharap sudah waktunya Pak yusuf, membenahi daerah dalam berbagai hal,” kata politisi PPP tersebut.

Menurutnya, H Yusuf yang saat ini seorang diri mengomandoi jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot, memikul ekspektasi besar dari publik.

“Maka apabila ada kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat luas jangan diikuti apalagi dilanjutkan,” tuturnya.

“Jangan lirik kanan-kiri, jalan lurus saja demi kepentingan masyarakat,” tambah H Jaka yang merupakan suksesor kemenangan Budi-Yusuf di Pilkada 2017 tersebut.

Dia mengungkapkan saat ini masyarakat di Kota Tasikmalaya sudah melek akan budaya birokrasi, untuk itu hal-hal tidak etis yang seolah menjadi rahasia umum dan kebiasaan para pemangku jabatan jangan kembali diikuti.

“Mau ditutup-tutupi bagaimana pun, masyarakat sudah pada paham permasalahan sekarang. Maka, saya berharap Pak Yusuf bisa mengobati citra daerah yang terlanjur sudah buruk,” kata Jaka.

Tidak hanya itu, Jaka pun meminta ASN di lingkungan Pemkot tidak terjebak secara emosional atas kejadian yang belakangan ini menimpa Kota Tasikmalaya.

Namun, kembali bekerja dalam pengabdiannya melayani masyarakat, dan loyal secara utuh terhadap pimpinan saat ini.

“Tolong, ASN itu konsentrasi saja tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pelayanan dasar masyarakat diutamakan, citra pemerintahan diperbaiki kembali sebagai cerminan agar ke depan lebih baik lagi,” harapnya.

Untuk itu, Jaka meminta Plt Wali Kota Tasikmalaya bersikap tegas, apabila ada ASN yang abai melaksanakan instruksi atau tugasnya terutama dalam hal pelayanan masyarakat.

Menjadikannya sebagai prioritas dalam mengomandoi seluruh ASN yang ada di Pemkot. “Jadi hentikan semua urusan pribadi, karena citra Kota Tasikmalaya sudah buruk. Kembali ke jalur yang baik,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan mengungkapkan Plt wali kota diharapkan bisa menganalisis kendala-kendala yang dialami Pemkot di awal tahun. Melihat, ketika ada aturan baru di pusat, tentu tidak cuma berimbas terhadap Kota Resik saja.

“Apa betul seperti itu (aturan Mendagri, Red), atau memang kita-nya juga lambat dalam mengusulkan. Kita harap hal seperti ini dievaluasi, sebab kemarin nyaris ASN sendiri juga gajian pertengahan bulan,” tuturnya kepada Radar, Jumat (15/1).

Menurutnya jangan sampai lambatnya pengurusan administrasi dalam menempuh proses pengukuhan SOTK baru, disebabkan kurang antisipasinya jajaran Pemkot sendiri. Ketika ada mekanisme yang tidak bisa diprediksi rentan waktu antara pengusulan dan rekomendasi terbit.

“Atau ada indikasi lain? Kami harap tidak seperti itu, mohon semua ASN kembali bekerja dan jangan karena alasan work from home (WFH) mengurangi keseriusan apalagi konsentrasi dalam bertugas,” kata Jun memaparkan.

Diharapkan, kata dia, ASN tidak berleha-leha dengan alasan pandemi Covid-19 sehingga pelayanan mangkrak. Terutama, hal-hal administratif dan prinsipil yang sejatinya dapat menjadi kendala serius dalam laju kepemerintahan dan pelayanan publik.

Baca juga : Jadwal Shalat Wilayah Kota Tasik, 18 Januari 2021

“Kita dengar beberapa layanan di sejumlah instansi juga alami kemandekan,” keluh pria yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya itu.

Dia menyayangkan ketika pimpinan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah menjalani perawatan (positif Covid-19, Red), di sisi lain pengukuhan terjadi keterlambatan. Ia tidak berharap, sistem pemerintahan terkendala karena adanya hal semacam itu.

“Kalau pengukuhan tak kunjung direalisasikan, mau bagaimana. Satu bulan berarti sejumlah posisi di Plt-kan. Kita khawatir, kalau terlalu lama akan terjadi persoalan lebih luas,” ujarnya.

“Kalau memang itu saklek harus di paraf langsung rekomendasinya oleh Mendagri, apakah tidak ada klausul alternatif solusi. Toh pada akhirnya gaji juga bisa dicairkan kan, kemudian kemarin juga kebijakan lebih besar seperti mengesahkan APBD tahun ini, tetap bisa dilakukan meski posisi eksekutif dikepalai Plt wali kota,” sambungnya membeberkan. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.