Paling Bahagia Perjuangkan Aspirasi Masyarakat, Usulkan Pembangunan 350 Rutilahu

10
Drs H Ate Tachjan

Pernah menjabat anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2004-2009, kemudian sempat beristirahat selama satu periode 2009-2014 dan akhirnya kembali didaulat di periode 2014-2019.

Itulah sosok Drs H Ate Tachjan, salah satu anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang kini bertugas di Komisi III dan Badan Anggaran (Banggar).

Suami dari Hj R Atu Djuhariah ini terkenal sebagai orang yang paling paham dalam teknis pembangunan berbagai infrastruktur.

Ya, pengalamannya berkeliling Jawa Barat, bertugas di Dinas Binamarga, membuat ayah dari lima orang anak ini, sangat tahu dan paham banyak masalah jalan, jembatan, drainase serta pembangunan fisik lainnya.

“Di DPRD itu kebijakannya memang tidak mengurusi sampai hal-hal teknis. Tapi setidaknya dari pengalaman yang saya punya, saya paham betul mana jalan yang bagus, mana struktur bangunan yang kuat,” tutur pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Balai Pengelolaan Jalan Provinsi Jawa Barat ini, saat membuka obrolan dengan Radar, belum lama ini.

Setiap orang punya cita-cita dalam hidupnya, begitu pun dengan Ate. Pria yang lahir pada tahun 1945 ini, punya keinginan besar agar hidupnya bisa bermanfaat bagi orang banyak.

Itulah yang tertanam dalam diri Ate, ketika dia mulai bertugas sebagai anggota DPRD, beberapa tahun lalu.

“Selagi usia saya masih ada, hal yang paling membuat saya bahagia adalah bisa memperjuangkan aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, saya boleh disuruh oleh masyarakat, silahkan. Rasanya itu ada sesuatu yang berbeda, kalau kita bisa membantu masyarakat,” ungkapnya.

Dijelaskan Ate, begitu banyak harapan dan aspirasi dari masyarakat Kota Tasikmalaya, yang menginginkan agar kota ini semakin baik.

Setiap kali ada kesempatan dan waktu, baik itu saat reses atau pun kunjungan ke masyarakat, Ate kerap mencatat apa saja yang ingin masyarakat miliki. Seperti masyarakat yang membutuhkan penerangan jalan umum, perbaikan jalan di gang-gang, pembangunan drainase di perkampungan, juga pemeliharaan jalan yang rutin.

“Kalau sekarang bukan pemeliharan jalan, kalau diprogramkannya hanya setahun sekali. Itu namanya perbaikan berkala. Kalau yang namanya pemeliharaan rutin itu, contohnya ada jalan yang berlubang, segera diperbaiki. Ada drainase menyumbat, segera diperbaiki saat itu juga, nah itu namanya baru rutin, tidak menunggu tahun depan,” tegasnya.

Segala usulan dan aspirasi masyarakat, lanjut Ate, biasanya dia tuangkan ke dalam pokok-pokok pikiran dewan. Karena dalam aturan saat ini, setiap tahun anggaran, seluruh anggota DPRD memiliki hak untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran (pokir).

Seperti untuk tahun 2019 ini, kata Ate, ada beberapa pokok pikiran dari dirinya yang sudah disampaikan ke pemerintah. Salah satunya adalah perbaikan jalan menuju Benda-Cipedes dari belokan dekat Kelurahan Sukamanah menuju daerah Benda. Selain itu jalan di sekitar Kecamatan Cipedes, juga beberapa irigasi.

“Selain itu ada juga rumah tidak layak huni. Untuk rumah tidak layak huni ini pun menjadi salah satu program yang harus saya selesaikan. Saya usulkan ke provinsi sebanyak 350 rumah tidak layak huni (Rutilahu) untuk wilayah Cipedes dan Indihiang. Masih ribuan rumah tidak layak huni ini. Biaya untuk rumah tidak layak huni ini kan tidak sepenuhnya dari pemerintah, tapi pemerintah memberikan stimulan dengan anggaran sekitar lima belas juta,” paparnya.

Anggaran Rp 15 juta ini, kata Ate, sebetulnya hanya untuk perbaikan atap, perbaikan lantai dan perbaikan dinding. Dinding yang tidak diplur, tidak diplester, asal bata.

Lantainya pun diplur saja, tidak keramik. Namun pada kenyataannya ketika melakukan pengecekan ke lapangan, lanjut Ate, banyak rumah yang dibangun tidak layak huni, lantainya sudah dikeramik.

“Ada juga yang rumahnya lama, tiba-tiba dibangunkan di sampingnya rumah yang baru. Nah, ini juga jadi bahan evaluasi,” tegasnya.

Selain rumah tidak layak huni, hal lain yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah mengenai sambungan listrik. Banyak masyarakat yang belum punya listrik, sehingga mereka harus ikut numpang pasang di milik tetangga. Biaya untuk pemasangan listrik ini, tutur Ate, untuk 900 watt sekitar Rp 1,2 jutaan.

“Sedikit-sedikit apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini bisa terwujud, meskipun tidak semuanya, tapi secara bertahap kita perjuangkan,” katanya.

Berkaitan tugas dan fungsinya di Komisi III, Ate pun memberikan catatan untuk mitra kerjanya di Dinas Lingkungan Hidup. Salah satunya berkaitan dengan penanganan sampah.

Ada beberapa program yang akan dilaksanakan terkait penanganan sampah yaitu melalui pembuatan bak sampah sementara yang bisa menjangkau kawasan gang-gang kecil.

Upaya lain pun sudah dilakukan DPRD, berkaitan dengan kebijakan program penanganan sampah dengan melakukan study banding ke Solo yang sudah dikenal mampu mengelola sampah menjadi tenaga listrik.

“Ternyata pengelolaan sampah di Solo juga tidak semudah yang kita bayangkan. Sudah empat tahun berjalan yang di Solo ini belum clear. Kenapa belum clear, ternyata dari PLN-nya juga belum ada kesanggupan berapa untuk membeli listrik dari sampah ini,” terangnya.

Catatan lainnya adalah masalah kesehatan. Dalam hal ini, jelas Ate, masih banyak masyarakat Kota Tasikmalaya yang memang tidak mampu dan belum memiliki BPJS Kesehatan.

Sehingga di tahun ini pernah dibahas oleh Badan Anggaran, pemerintah masih menyediakan anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk masyarakat tidak mampu. Masalah orang sakit ini, bukan sekadar masalah biaya pengobatan saja, akan tetapi harus ada solusi bagi si penunggu pasien.

“Untuk pasiennya memang tidak harus bayar, tapi yang harus dipikirkan lagi, bagi penunggu pasien, nah disini lah tugas saya, supaya yang nunggu orang sakit juga bisa tetap terpenuhi kebutuhannya,” jelasnya lagi.

Di tahun ini pun, DPRD Kota Tasikmalaya sedang berupaya agar Kota Tasikmalaya memiliki perusahaan daerah air minum (PDAM). Meskipun wacana tentang pembangunan PDAM ini sudah lama digulirkan, akan tetapi tahun-tahun ini ada sinyal bagus dari pemerintah pusat untuk membantu Kota Tasikmalaya membangun PDAM.

“Tidak mungkin kuat PDAM milik Kabupaten Tasik, untuk menyuplai kebutuhan air bagi warga Kota Tasikmalaya, di mana banyak sekali pembangunan perumahan yang pasti membutuhkan air. Kemarin sudah diserahkan, sudah ada izin, tinggal menunggu keberanian pak wali kota saja untuk bikin PDAM yang seperti Banjar. Silahkan tempatnya saja, di mana nanti titik masuknya di Citanduy, kami yang nanti ngobrol ke Citanduy. Rencananya di daerah BKL dan di perbatasan Kabupaten Tasik di Ciwulan. Nanti akan di survei dari Jakarta, titik mana yang bisa diambil. Bendungan dan kolam tampung, pemerintah pusat yang akan buat. Sedangkan pendistribusian air ke masyarakat, nanti pemerintah kota yang buat,” jelas Ate.

Kebijakan program lain yang sedang ingin diperjuangkan di DPRD, tutur Ate, adalah pemindahan Lembaga Pemasyarakatan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa LP harus pindah dari pusat kota.

Yang nantinya lokasi bekas LP bisa digunakan sebagai tempat untuk membangun saran pendidikan keagamaan, yang bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya.

“Masih banyak catatan yang harus saya kerjakan baik sekarang maupun nanti, yang memang berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya,” pungkasnya. (red)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.