Hasil Konsultasi Minta Dibahas Bersama

PAN-PKS Deadline Bupati

133
0
ilustrasi parpol

TASIK – PAN dan PKS Kabupaten Tasikmalaya berharap Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP bisa memutuskan wakil bupati (wabup) usai Lebaran tahun ini.

“Kita harap usai Lebaran ini, ada pembahasan yang jelas. Minimal melakukan komunikasi intensif dengan parpol pengusung,” ujar Ketua DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya Daud Rifai kepada Radar, Kamis (16/5).

Daud meminta penentuan wabup bisa segera terealisasikan. Terkait soal konsultasi pihak PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya ke DPP, Daud menilai itu hak PDI Perjuangan. ”Namun jangan sampai dibuat lama, yang kemudian diabaikan,” tuturnya.

Sebab, kata Daud, keputusan menentukan wabup tetap menjadi kewenangan Ade Suginato selaku Bupati Tasikmalaya sekaligus Ketua DPC PDI Per­jua­ng­an. “Kita minta setelah hasil konsultasi tim lima ke DPP selesai, hasilnya bisa se­cepatnya dibahas dengan parpol pengusung. Agar ditemukan kejelasan,” paparnya.

Sebelumnya, tambah Daud, PDI Perjuangan memberikan waktu kepada PAN dan PKS untuk menunggu sampai Pemilu 2019 selesai.

”Nah kita pengusung juga punya keinginan, agar segera ditepati janjinya. Dan secepatnya diputuskan untuk diusulkan ke DPRD,” jelasnya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya Dadi Supriadi memuji langkah cepat tim lima yang dibentuk PDI Perjuangan, yang berinisiatif melakukan konsultasi dan menyampaikan nama-nama calon wakil bupati (wabup) yang diusulkan parpol pengusung.

”Kita apresiasi langkah tim lima, mudah-mudahan ini merupakan keseriusan PDI Perjuangan dan bupati dalam pengisian wabup,” ujarnya.

Adapun soal sikap PKS, kata Dadi, prinsipnya mengikuti perkembangan terbaru soal pengisian jabatan wabup. Karena PKS, menilai PDI Perjuangan sudah berupaya serius menyelesaikan persoalan ini.

”Kita ikuti saja, karena dulu ketika diminta PDI Perjuangan tunggu sampai pemilu, nyatanya masih belum ada keputusan. Kalau terlalu banyak berharap takut kecewa,” paparnya.

Menurut Dadi, langkah tim lima yang dibentuk PDI Perjuangan yang memilih akan mengonsultasikan dulu soal pengisian jabatan wakil bupati ke DPP PDI-Perjuangan sangat wajar. Karena secara kelembagaan pengurus pusat harus mengetahui bahkan memberikan rekomendasi.

”Seperti kami, pengusung dalam mengusulkan nama kandidat kan harus dapat rekomendasi dan SK dari DPP masing-masing. Maka wajar, kalau PDI Perjuangan melakukan hal sama,,” kata Dadi.

Yang jelas, tambah Dadi, PKS akan menyikapi soal pengisian jabatan wabup, baik diisi atau tidak. ” Kita akan mengkaji ulang soal sikap dan langkah PKS menghadapi Pilkada 2020 mendatang,” tandasnya.

Sebelumnya. PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pengurus DPP, menyikapi kosongnya kursi Wakil Bupati (Wabup) Tasikmalaya.

Hal ini ditegaskan Koordinator Tim Lima DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya H Aef Syarifudin. Menurutnya, dalam waktu dekat ini akan menyampaikan persoalan posisi wabup ke DPP PDI Perjuangan.

“Minggu ini kita konsultasi dengan DPP, supaya DPP memberikan arahan dan masukan,” ujarnya yang ditemui Radar di Ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (15/5).

Dalam konsultasi nanti, kata Aef, pihaknya pun akan menyampaikan nama calon wakil bupati yang diusulkan PAN dan PKS sebagai mitra koalisi. ”Ya nama-nama (cawabup, Red) yang sudah mengemuka akan kita koordinasi dengan DPP,” terangnya.

Aef menjelaskan dibentuknya Tim Lima DPC PDI Perjuangan bertugas khusus membahas posisi cawabup pendamping Ade Sugianto. “Kita (tim lima) dibentuk karena mendapat mandat dari DPC dan Bupati Tasikmalaya,” paparnya.

Tim lima tersebut, kata dia, terdiri dari dirinya sebagai koordinator. Dengan anggota semua kader PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya seperti Demi Hamzah, Lukman Gunawan, Ai Aisyah dan Ucu Subandri. “Dan wewenang tim lima, hanya dalam hal teknis baik pembahasan termasuk konsultasi ke DPP,” tuturnya.

Sehingga, tambah Aef, tim lima tidak memiliki kewenangan ke ranah kebijakan atau keputusan politis dalam menentukan posisi wabup. ”Untuk keputusan akhir siapa yang dipilih, tetap ada di ketua DPC (Ade Sugianto),” terangnya.

Aef menambahkan belum diisinya jabatan wabup ini, karena sebelumnya lebih terkonsentrasi pada Pemilu 2019. “Waktu itu, kita diperintahkan pimpinan DPC PDI Perjuangan untuk tidak membahas dulu soal wakil bupati. Supaya fokus terhadap pileg dan pilpres,” ungkapnya.

Sejauh ini, sambung Aef, Ade Sugianto belum memberikan sinyal atau jawaban ke tim lima soal memilih wakil atau tidak. Termasuk jika memilih wakil bupati akan memilih siapa.

“Ketua DPC ingin tim lima konsultasi dulu ke DPP. Saya kira bukan persoalan ingin dan tidak ingin ada wakil bupati. Yang jelas, PDI-Perjuangan ingin menjalankan aturan dan amanat undang-undang,” jelasnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.