Bahas Raperda, Dewan Segera Panggil Dinas

Panitia khusus (Pansus) Parkir DPRD Kota Banjar bingung

35

BANJAR – Panitia khusus (Pansus) Parkir DPRD Kota Banjar bingung. Pasalnya, pengelolaan retribusi parkir yang kini diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Parkir itu masih dikelola Dinas Perhubungan. Padahal, UPTD Parkir di bawah Dishub sudah dibubarkan tahun 2018 melalui peraturan wali kota.

“Kita bingung jadinya. Saya kira untuk penanganan retribusi parkir itu dilakukan oleh Dinas Keuangan, dalam hal ini bidang pendapatan. Kalau aturannya kembali lagi seperti ini, maka kami akan segera memanggil dinas terkait, termasuk bagian hukum dan organisasi untuk rapat kerja membahas ini (pengelolaan parkir),” kata Ketua Pansus Parkir DPRD Kota Banjar Anwar Karim saat dihubungi via telepon Kamis (21/3).

Kata Anwar, sesuai undang-undang, yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan adalah menyediakan sarana dan prasarana fasilitas serta memberikan izin untuk area parkir kendaraan. Sementara retribusinya ditangani dinas yang mengurusi keuangan.

“Dalam raperda juga sudah diusulkan oleh Dishub supaya penanganan retribusinya diambil alih oleh bidang pendapatan, tapi saya belum tahu alasannya dikembalikan lagi ke Dishub. Sebab yang menjadi salah satu kendala lamanya pengesahan Raperda ini yakni konsolidasi soal ini (retribusi) antara (bidang) pendapatan dan Dishub. Tapi setelah ini clear kita akan secepatnya mengesahkan Raperda tersebut,” katanya.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Banjar Nurjanah mengatakan penanganan retribusi tetap dilakukan Dishub.

Sebab bidang pendapatan statusnya masih bidang. Selain itu, sumber daya manusianya (SDM) belum memadai untuk mengambil alih pengelolaan parkir.

“Jadi untuk retribusinya tetap ditangani Dishub karena dari pendapatan sendiri belum siap, masih sekelas bidang,” kata Nurjanah.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Supratman mengatakan jika alasan minimnya SDM di bidang pendapatan untuk mengelola retribusi parkir, itu bukan menjadi soal.

“Kalau itu alasannya (SDM), kan bisa ditarik orang-orangnya (pegawai) ke pendapatan. Karena kembali lagi ke aturan Dishub, harusnya menangani dua urusan soal parkir yakni soal izin dan penyediaan sarana prasarananya,” kata Supratman.

Meski demikian pihaknya tak akan keberatan jika retribusi parkir tetap dilakukan oleh Dishub. “Ya tidak masalah, hanya kita tadinya menyesuaikan aturan. Masalah UPTD Parkir dilebur kemudian retribusi parkir tupoksinya masih di kita, ya paling nanti yang menangani sementara di bagian sarpras (sarana dan prasarana), nanti kan diatur di peraturan wali kota,” ungkapnya.

Ia pun berharap ada tindak lanjut lagi antara pihak terkait terkait Raperda Parkir. “Supaya secepatnya disahkan, karena Banjar sudah harus memiliki Perda Parkir,” ujar mantan Kepala BKPPD Kota Banjar itu. (cep)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.