Panselda Dianggap Terlalu Kaku Terkait TMS-nya Lulusan PGMI Pada Verifikasi Penerimaan CPNS

293
0

BANJAR – Dianggap tidak memenuhi syarat (TMS)-nya lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada penerimaan CPNS terus mendapat sorotan. Kali ini datang dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Putera Galuh Ciamis Drs Endang Masluh Effendi MPd.

Ia memandang Panselda CPNS Kota Banjar kaku dan tidak mau memahami esensi profil lulusan dan kurikulum. Padahal, kata dia, PGMI/SD bisa dikatakan PGSD plus jika dilihat dari keseteraan tingkatannya.

“Sebagai dosen dan pimpinan STAI Putra Galuh Ciamis saya sangat menyayangkan kasus ini. Beberapa hal perlu saya ungkapkan, antara lain, secara akademis BKD (Panselda CPNS) Kota Banjar sangat kaku pada judul program studi tanpa mau memahami esensi profil lulusan dan kurikulum yang dapat dilihat dari transkrip akademik,” kata Endang.

Ia menambahkan secara birokratis, Kemenpan-RB sudah merekomendasikan (meski secara lisan) bahwa lulusan PGMI dapat diterima pada formasi guru kelas SD. Ia menyarankan pihak birokrasi belajar melihat pendidikan dari esensi kurikulum, bukan melihat dan mempertimbangkan pada merek atau judul program pendidikan.

“Dari hal tersebut ada kesan Kota Banjar tidak menerima masukan. Mun ceuk bahasa sundana mah keukeuh peuteukeuh. Sementara kabupaten kota lain, seperti Ciamis, Garut dan lain-lain sangat akomodatif dan fair,” ujarnya.

Wakil Ketua I STAI Putra Galuh Ciamis Dr H Rahmat Hidayat MPd pun menyayangkan hal itu. Padahal, katanya, dalam Permendikbud standar kualitas akademik dan kompetensi guru disebutkan kualifikasi akademik guru SD itu adalah S1 PGSD/PGMI.

“Pemkot Banjar terkesan tidak konsisten dengan kualifikasi akademik S1 PGMI karena pada penerimaan CPNS tahun lalu S1 PGMI diterima, tetapi pada tahun ini tidak diterima,” katanya.

Ia menyebut jika ada keraguan terhadap mutu lulusan PGMI, sebaiknya diadakan kajian untuk melihat kurikulum jurusan PGMI.

“Buat kajian untuk membandingkan kurikulum PGSD dan PGMI, dimana letak perbedaannya. Agar semua jelas dan tidak menganggap beda kompetensi guru lulusan PGSD dan lulusan PGMI,” katanya.

Ketua HMI Kota Banjar Ramdhani Bin Rasikun meminta Panselda kembali menelaah aturan dan kebijakan tersebut. Ia berharap keputusan TMS kepada puluhan lulusan PGMI dievaluasi.

“Kalau memang SK Menpan klasifikasinya harus PGSD untuk formasi guru kelas SD, kenapa di kabupaten lain bisa diterima pelamar lulusan PGMI-nya. Kalau memang mengacu pada SK Menpan kan harusnya sama Se-Indonesia dijalankan aturannya,” ucapnya.

Dia pun mempertanyakan kenapa BKD Banjar ketika tidak ada jawaban dari Kemenpan-RB tidak bertanya atau berkoordinasi dengan BKD lainnya, misalnya Ciamis atau Tasikmalaya.

“Kemudian setahu saya di semua daerah kabupaten/kota lain memang yang muncul di sistem adalah hanya lulusan ijazah PGSD, tapi karena berdasarkan kesetaraan maka di daerah lain pun mengakomodir lulusan PGMI atau PGMI/SD untuk melamar di jabatan formasi PGSD. Bahkan berdasarkan edaran Kemenag menyatakan bahwa PGMI atau PGMI/SD disetarakan dengan PGSD,” katanya.

Sebelumnya, Plt BKPPD Kota Banjar H Kaswad menyatakan final untuk proses verifikasi pemberkasan CPNS 2019. Kata dia, ada 70 lebih lulusan PGMI/SD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak liner dengan ijazah PGSD. “Kami berdasar pada SK Menpan, dari SK itu menyatakan yang masuk kualifikasi adalah S1 PGSD, bukan PGMI/SD,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.