Pansus Bahas Penyertaan Modal Al Madinah

199
PEMBAHASAN. Ketua Pansus Penyertaan Modal BPRS Al Madinah Ichwan Shafa (kanan), Sekretaris Pansus Wahidin dan anggota Pansus Ir Tjahja Wandawa.

DPRD Kota Tasikmalaya kini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penambahan penyertaan modal BPRS Al Madinah. Ketua Pansus Ichwan Shafa, langsung beri signal positif soal usulan dari Pemkot itu. Politisi PBB itu memberi lampu hijau untuk menyetujui usulan Perda penambahan modal Rp 15 miliar untuk BPRS Al Madinah.

Ichwan mengaku bahwa bank milik pemkot tersebut memang layak untuk diberi penambahan modal. Salah satu alasannya adalah supaya Al Madinah tidak lagi meminjam modal ke bank yang tentunya memiliki bunga. “Dari pada ke bank, ya lebih baik kasih tambahan modal,” tutur pria yang juga Ketua Komisi II DPRD itu.

Selain itu, kata Ichwan, BPRS Al Madinah juga sudah bisa memberikan kontribusi PAD meskipun nilainya masih kecil. Diharapkan ke depannya bisa terus terdorong bisa berkembang dalam memberikan pundi-pundi rupiah untuk kas daerah. “Meskipun masih belum seperti yang diharapkan, tapi sudah ada kontribusinya kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tuturnya.

Sekda Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan menjelaskan usulan Raperda tersebut ditujukan untuk beberapa hal. Selain pengembangan BPRS itu sendiri, diharapkan bisa menyukseskan program Wirausaha Baru (WUB) dalam menekan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya. “Nanti WUB juga pinjaman modalnya melalui BPRS,” terangnya.

Selain soal penambahan penyertaan modal sebesar Rp 15 miliar, Raperda tersebut juga membahas perubahan status penggunaan lahan. Lahan yang saat ini digunakan BPRS rencananya akan ditarik lagi oleh Pemkot sehingga harus ada pembayaran sewa. “Atau bisa juga pindah ke tempat yang lain,” tuturnya.

Sekretaris Pansus Penyertaan Modal BPRS Al Madinah, Wahidin menambahkan dengan dibahasnya Raperda menjadi Perda, sebagai payung hukum bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memberikan modal untuk BPRS Al Madinah. “BPRS Al Madinah adalah perusahaan daerah milik Kota Tasikmalaya, konsepnya syariah dan sebagai ikon Kota Tasikmalaya, sehingga harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang ada di kita,” ungkap Wahidin.

Bila melihat data penilaian dari OJK, kata Wahidin, BPRS Al Madinah dinyatakan sehat. Namun demikian, pihaknya berharap BPRS Al Madinah bisa melakukan berbagai perbaikan agar lebih diminati lagi oleh masyarakat. Baik pembenahan dari manajemen, sistem pemasaran dan sebagainya.

“Kita juga mendorong supaya trust masyarakat terhadap BPRS Al Madinah makin meningkat. Salah satu langkah kecil yang harus dibenahi, misalnya gedungnya harus lebih representative, jangan kalah dengan koperasi simpan pinjam, untuk itu perlu dukungan dari semua pihak agar BPRS Al Madinah ini bisa bersaing dan sejajar dengan perbankan lain,” pungkasnya. (red/rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.