Pansus Dalami Pengadaan di Bagian Umum Pemkab Tasik

308
0

SINGAPARNA – Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengatakan, pihaknya akan terus mendalami temuan-temuan pansus dalam LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2019. Termasuk pengadaan alat studio dan kendaraan dinas di Bagian Umum yang dinilai tidak rasional.

Kata Asep, nantinya hasil kajian pansus terhadap LKPJ akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna Catatan dan Rekomendasi dari Tim Pansus dan Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2019. Rencananya akan dilaksanakan akhir April ini.

Baca juga : Pecinta Basket Tasik, Ini yang Dilakukan Mereka Selama tak Bisa Bermain Saat Wabah Covid-19

“Pimpinan dewan saat ini masih menunggu laporan, catatan dan hasil rekomendasi dari empat tim pansus yang dibentuk untuk mengkaji LKPJ. Kita rencana akhir April ini paripurna, sambil menunggu laporan pansus LKPJ, yang sedang menggali data secara lengkap. Yang nanti catatan, rekomendasinya dipaparkan di paripurna,” terang Asep, kepada Radar, Jumat (24/4).

Menurut dia, dalam tugasnya tim pansus juga memeriksa beberapa pengusulan anggaran termasuk pengadaan alat audio dan kendaraan dinas di Bagian Umum Setda Kabupaten Tasikmalaya.

“Pada intinya kita bukan menyatakan ada indikasi atau menyalahi aturan. Tapi ada ketidakrasionalan dalam pengusulan anggaran, nanti akan dipertanyakan ke bupati dan jawaban bupati terhadap pandangan dan catatan fraksi-fraksi,” kata dia.

Pada prinsipnya, terang dia, dibentuknya Pansus LKPJ ini selain mengkaji juga tujuannya demi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depannya yang lebih baik dan sesuai aturan.

“Jika ada pihak yang menganggap pada pengadaan pemerintah daerah, adanya tidak rasional, ini bukan ranah kita, nanti ada BPK. Termasuk jika ada kejanggalan atau indikasi korupsi, bisa melaporkan ke APH. Yang jelas, dewan nanti akan mendalami dari sisi perencanaan, pelaksanaan sampai realisasi anggaran,” tambah dia.

Anggota Panus I LKPJ DPRD Kabupaten Tasikmalaya Deni Daelani menjelaskan saat ini tim pansus LKPJ belum menarik kesimpulan terhadap hasil kajian LKPJ Bupati Tasikmalaya 2019. Namun, ada beberapa pengusulan yang memang dirasa tidak rasional seperti pengadaan barang di Bagian Umum.

Baca juga : Pemkab Tasik Beli Kendaraan Rp7,5 M, Damkar & Truk Sampah Masih Kekurangan

“Pada intinya pansus sudah mempersiapkan laporan untuk pimpinan dewan terhadap hasil catatan strategis dan rekomendasi apa saja nanti dalam paripurna, termasuk kekurangan dan pandangan fraksi terhadap LKPJ Bupati 2019,” katanya.

“Kita mengawasi kegiatan eksekutif, lalu kita kembalikan lagi, kami juga sudah meminta transparansi anggaran dari pemerintah daerah. Tinggal setelah paripurna pansus dan fraksi, menunggu jawaban bupati. Kaitan adanya indikasi kita serahkan yang berwenang seperti BPK dan Inspektorat,” tambah dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.