Pansus Harus Bergerak Cepat

242
0
Asep M Tamam

Pembahasan Usulan Kenaikan Tarif Layanan RSUD Jangan Lama
CIHIDEUNG – Penghentian sementara pembahasan Raperda Tarif Layanan Kelas III RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya oleh Pansus DPRD, mendapatkan respon pengamat politik Asep M Tamam. Asep menilai penundaan pembahasan raperda tersebut wajar, namun jangan terlalu lama. Apalagi ada nuansa politis untuk pertarungan Pileg 2019.
“Setuju saja kalau minta tambahan waktu, tetapi jangan terlalu lama. Manajemen RSUD kan mengakui sudah menyampaikan alasan yang menjadi dalil bahwa tarif harus segera dirasionalisasi,” ujarnya kepada Radar, Senin (25/12).
Sikap Pansus yang menunda pembahasan Raperda Tarif RSUD ke 2018, dinilainya kontradiktif. Di satu sisi Asep menyadari DPRD harus mempertanggungjawabkan apabila menyetujui usulan tersebut kemudian ditetapkan dalam regulasi. “Memang harus komprehensif dan dibahas secara menyeluruh. T etapi kalau seperti ini, terkesan ada sesuatu sehingga seolah-olah usulan RSUD menjadi dipersulit,” terang tokoh muda NU ini.
Meskipun naik atau tidaknya tarif layanan kelas III tidak akan berdampak langsung terhadap beban masyarakat, Asep setuju apabila rencana kenaikan itu bertujuan menyelamatkan RSUD dari beban operasional yang membengkak saat menggunakan tarif lama.
“Kalau sudah harus naik? Kenapa tidak dinaikkan. Saya rasa ini demi menyelamatkan keberlangsungan RSUD dan peningkatan pelayanan terhadap pasien. Meski nantinya beban akan berimbas terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tentunya wali kota sudah menghitung dengan didorongnya usulan RSUD oleh Pemkot,” paparnya.
Dia meminta Pansus Raperda Tarif Layanan Kelas III RSUD dr Soekardjo tidak melibatkan sisi politis dalam melakukan pembahasan Raperda Tarif RSUD. Apalagi sampai mengalami penguluran waktu yang terlalu lama.
“Jangan ada nuansa politik, karena ada kepentingan bertarung di tahun 2019. Sebab, rencana itu kita dengar sudah lama dan sempat terhenti saat memasuki Pilkada 2017. Khawatir diundur lagi sampai pemilu legislatif,” ujarnya.
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Perda (Raperda) Tarif Layanan Kelas III RSUD dr Soekardjo, sebelumnya, menghentikan pembahasan sampai awal 2018. Mereka menunggu pihak manajemen rumah sakit berpelat merah itu melengkapi parameter atas usulan kenaikan yang diajukan.
“Kami off sampai awal tahun sekaligus meminta pihak manajemen RSUD menghitung kembali usulan kenaikan tarif. Sebab dari penelaahan kami, kenaikannya cukup tinggi,” ujar Ketua Pansus Raperda Tarif Layanan Kelas III RSUD Andi Warsandi saat menghubungi Radar, Kamis (21/12).
Andi Warsandi menjelaskan keputusan penundaan pembahasan (Raperda) Tarif Layanan Kelas III didasari keinginan gabungan Komisi II dan Komisi IV DPRD –yang tergabung di pansus— agar pembahasan lebih komprehensif dan serius.
Usulan kenaikan yang disampaikan pihak manajemen rumah sakit, kata dia, terbilang variatif. Untuk itu perlu adanya parameter yang jelas dari setiap item layanan yang direncanakan untuk dinaikkan. Sehingga alasan kenaikan tarif dapat dimengerti dan memudahkan pansus dalam menghitungnya.
“Dasar alasan setiap item yang dinaikkan itu harus dilengkapi dan diperjelas agar kita bahas satu-satu itu mudah dan terlihat rasional tidaknya,” tutur politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, apabila ada tambahan informasi, data, argumen atau keterangan apapun yang memudahkan pansus menelaah satu-persatu item layanan yang diusulkan untuk naik, pihak RSUD diharapkannya bisa menyediakan. Sebab, tidak dimungkiri, baik eksekutif maupun legislatif tentu inginkan kesamaan pandangan dalam menyusun suatu regulasi.
“Dengan alokasi waktu yang sesuai jadwal (Paripurna 27 Desember) tidak mungkin. Kalaupun kami ada ruang, tidak ingin terburu-buru. Sebab kami ingin hati-hati meski secara ekonomi tidak berimbas kepada pasien di kelas tersebut,” ungkapnya. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.