Pansus Tunggu Direksi RSUD

202
0
Andi Warsandi

Ingin Penjelasan dan Parameter Kenaikan Tarif
CIHIDEUNG – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Perda (Raperda) Tarif Layanan Ke­las III RSUD dr Soe­kardjo meng­he­ntikan pem­bahasan sampai awal 2018. Mereka menunggu direksi rumah sakit berpelat merah itu melengkapi parameter atas usul­an kenaikan yang mereka ajukan.
“Kami off sampai awal tahun sekaligus meminta pihak manajemen RSUD menghitung kembali usulan kenaikan tarif. Sebab dari penelaahan kami, kenaikannya cukup tinggi,” ujar Ketua Pansus Raperda Tarif Layanan Kelas III RSUD Andi Warsandi saat menghubungi Radar, Kamis (21/12).
Andi Warsandi menjelaskan keputusan penundaan pem­bahasan (Raperda) Tarif Layanan Kelas III didasari keinginan gabungan Komisi II dan Komisi IV DPRD –yang tergabung di pansus— agar pembahasan lebih komprehensif dan serius.
Usulan ke­naikan yang disampaikan pihak ma­na­jemen rumah sakit, kata dia, ter­bilang varia­tif. Untuk itu perlu adanya pa­ra­meter yang jelas dari se­tiap item la­yanan yang d­irencanakan untuk di­naikkan. Se­hingga alasan kenaikan ta­rif dapat dimengerti dan memudahkan pansus dalam meng­hitungnya.
“Dasar alasan setiap item yang dinaikkan itu harus dilengkapi dan diperjelas agar kita bahas satu-satu itu mudah dan terlihat rasional tidaknya,” tutur politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, apabila ada tambahan informasi, data, argumen atau keterangan apapun yang memudahkan pansus menelaah satu-persatu item layanan yang diusulkan untuk naik, pihak RSUD diharapkannya bisa menyediakan. Sebab, tidak dimungkiri, baik eksekutif maupun legislatif tentu inginkan kesamaan pandangan dalam menyusun suatu regulasi. “Dengan alokasi waktu yang sesuai jadwal (Paripurna 27 Desember) tidak mungkin. Kalaupun kami ada ruang, tidak ingin terburu-buru. Sebab kami ingin hati-hati meski secara ekonomi tidak berimbas kepada pasien di kelas tersebut,” ungkapnya.
Dia menambahkan, usulan kenaikan tarif layanan tentu akan berimbas terhadap konsumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hitungan dan penjelasannya pun harus dikonsultasikan ke pimpinan DPRD. Sehingga, pansus tidak semata-mata memiliki hak untuk memutuskan usulan tersebut diterima atau tidak, sebab ada perhitungan tersendiri di tataran DPRD.
“Nantinya tentu akan berimbas ke APBD Perubahan Tahun 2018. Sekarang kan sudah ditetapkan anggaran untuk kesehatan di angka Rp 8 milar. Kalau dengan tarif saat ini, bisa meng-cover sekian ratus atau ribu orang. Nah, dengan kenaikan tarif tentu kuota berkurang apabila alokasi anggaran tetap. Nanti seperti apa, harus dihitung dengan baik,” ujarnya. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.