Panwaslu Akan Laporkan KPU Garut ke DKPP

91

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

TAROGONG KALER – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut berencana melaporkan KPU Garut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017. Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri mengatakan pelanggaran yang dilakukan KPU Garut adalah menerima surat keputusan pengusungan Agus Hamdani-Pradana Aditya Wicaksana dari Partai Hanura yang ditandatangani wasekjen Hanura. Bukan oleh sekjen.
“Harusnya KPU menolak dokumen persyaratan dari DPP Hanura karena ditandatangani tidak oleh sekjen, melainkan oleh wakil sekjen. Jelas itu tidak sesuai dengan PKPU,” kata Heri kepada wartawan Jumat (12/1).
Meski keputusan KPU untuk menerima SK pengusungan dari Hanura berdasarkan konsultasi dengan KPU RI, Heri tetap menilai langkah KPU telah menyalahi aturan. Dia pun akan secepatnya membuat laporan tersebut.
“Tetap di PKPU tidak ada kalimat konsultasi dan tidak ada penjelasan. Kalau memang KPU RI memberikan perintah harus dengan tertulis, biar clear and clean,” ujarnya.
Terpisah, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Garut Dudung Dulkifli mengakui dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 40, surat keputusan pengusungan calon bupati harus ditandatangani ketua umum dan sekjen partai. Namun menurutnya, perlu dilihat pasal 39 yang menyebutkan bahwa apabila pimpinan partai politik berhalangan menandatangi surat tersebut, maka surat keputusan bisa ditandatangani oleh orang yang diberi mandat sesuai AD/ART partai.
Dalam hal ini, kata dia, KPU Kabupaten Garut menerima informasi dari Ketua DPC Hanura Sherly Besi bahwa Sekjen Hanura berhalangan menandatangi surat itu karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Tapi, Dudung juga mengakui KPU Garut tidak memeriksa kebenaran keterangan Sherly itu.
Sebelum memutuskan menerima SK dari Hanura, lanjut Dudung, KPU Kabupaten Garut sudah berkonsultasi terlebih dulu dengan KPU RI. Selanjutnya, KPU RI juga berdiskusi dengan DPP Hanura sebelum memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Garut. “KPU RI memberikan masukan, bisa (menerima SK dukungan Hanura) sebagaimana Pasal 39 soal berhalangan menandatangani,” terangnya.
Meski begitu, KPU menerima apabila Panwaslu ingin melaporkan kasus tersebut ke DKPP. “Itu kewenangan Panwaslu. Tapi KPU membuat keputusan sesuai aturan,” tandasnya. (yna)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.