Parcel Terlarang bagi Pejabat

26

JAKARTA – Perayaan Lebaran menjadi salah satu momen rawan dimanfaatkan oknum tertentu melakukan gratifikasi kepada rekanannya. Modus yang bisa dilakukan yakni berbentuk parcel Lebaran berisi uang, barang hingga fasilitas.

Untuk mengantisipasi praktik tersebut, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 003.2/3975/SJ dan serta Surat Edaran Nomor 003.2/3976/SJ ke jajaran pemerintah daerah. Surat itu sendiri merupakan tindaklanjut surat Ketua KPK Nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan.

Dalam SE itu, pemerintah mengharamkan pejabat dan PNS menerima uang, bingkisan, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya dalam bentuk parcel. “Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam surat tersebut, Jumat (17/5).

Dalam surat edaran disebutkan, apabila mendapatkan parcel harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) disertai dengan penjelasan. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Mudzakir mengatakan semua jajaran pemerintahan harus tunduk pada imbauan KPK. Termasuk PNS di lingkup manapun. “Kita mengikuti edaran tersebut,” ujarnya.

Mudzakir menjelaskan bagi PNS yang melanggar instruksi dengan menerima parcel gratifikasi, maka ada konsekuensi hukum yang akan diterima. Selain sanksi administrasi, ada jaga sanksi pidana. “Kalau gratifikasi ya sesuai sanksi gratifikasi di UU Tipikor,” imbuhnya. Oleh karenanya, Mudzakir menghimbau jajaran PNS untuk tidak bermain-main dengan gratifikasi bermodus parcel.

Selain larangan menerima gratifikasi berkedok parsel, dalam surat edaran pemerintah melarang pejabat dan PNS untuk mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain.

Baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah pada masyarakat, perusahaan, dan/atau PNS/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis. “Dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik,” kata Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pejabat negara menolak gratifikasi hari raya. Peringatan itu dikeluarkan agar pejabat tidak terjebak dalam kesalahan. Apalagi mendekati hari raya Idul Fitri godaan gratifikasi tidak jarang berdatangan.

Apapun latar belakangnya, lembaga anti rasuah menilai segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan bisa masuk kategori gratifikasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mencontohkan pemberian parcel dari bawahan kepada atasan. Kemudian pemberian parcel dari rekanan kepada pejabat yang dilatari hubungan pekerjaan. “Hal tersebut dapat dikategorikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban,” terang pria yang sehari-hari biasa dipanggil Febri itu.

Maka terlarang bagi pejabat menerima parcel tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sambung Febri, ancaman hukuman bagi pejabat yang menerima gratifikasi dalam pasal 12B adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. “Dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” terang Febri.

Untuk itu, KPK menekankan supaya pihak-pihak yang hendak memberikan gratifikasi kepada pejabat mengurungkan niat mereka. “Lebih baik keinginan untuk berbagi saat Ramadan atau idul fitri disalurkan pada pihak-pihak yang lebih membutuhkan,” ungkap Febri.

Misalnya kepada rumah anak yatim dan piatu, panti asuhan, dan tempat-tempat lain yang memang betul-betul perlu dibantu. Bukan malah diberikan kepada pejabat negara.

Seperti tahun lalu, KPK juga membuka diri apabila para pejabat hendak melaporkan gratifikasi hari raya. Laporan wajib dilakukan apabila para pejabat sulit menolak pemberian gratifikasi sejak awal. “Bila karena kondisi tertentu pejabat tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja,” terang Febri.

Apabila tidak kunjung melapor, lembaga super body itu bisa menindak pejabat yang menerima gratifikasi. Namun demikian, sampai kemarin (13/5) mereka belum menerima satu pun laporan.

Menurut Febri, memang tren laporan penerimaan gratifikasi hari raya dari tahun ke tahun terus menurun. Keterangan tersebut disampaikan berdasar data KPK.

Dia menyebut, Lebaran 2017 jumlah laporan yang masuk sebanyak 172. Angka itu terdiri atas laporan gratifikasi hari raya dari berbagai instansi.

Yakni laporan dari kementerian dan lembaga sebanyak 40, kemudian 50 laporan dari pemerintah daerah, serta 82 laporan dari BUMN. “Total nilai pelaporan gratifikasi terkait dengan hari raya Idul Fitri tersebut senilai Rp 161.660.000,” terang Febri.

Rinciannya adalah Rp 22.730.000 laporan dari kementerian dan lembaga, Rp 66.250.000 dari pemerintah daerah, serta Rp 72.680.000 dari BUMN.

Pada 2018, jumlah laporan gratifikasi hari raya yang masuk sebanyak 153. “Terjadi penurunan laporan sekitar sebelas persen,” imbuh Febri. Laporan tersebut terdiri atas 54 laporan dari kementerian dan lembaga, 40 laporan pemerintah daerah, serta 58 laporan BUMN. Turunnya jumlah laporan bertolak belakang dengan nilai gratifikasi yang justru naik. “Menjadi Rp199.531.699,” tambah dia.

Gratifikasi hari raya yang dilaporkan masih berupa parcel. Baik makanan, uang, pakaian, voucher, sampai barang pecah-belah. Walau masih bisa melapor apabila sulit menolak pemberian gratifikasi, KPK menekankan supaya pejabat menolak pemberian gratifikasi sejak awal. “Terutama dari pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan tugas yang dilaksanakan,” imbuhnya.

Jangan Pakai Mobil Dinas

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH meminta seluruh legislator tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik. Maka dari itu, para wakil rakyat segera mengembalikan mobil dinasnya ke pemerintah.

“Saya sampaikan supaya kendaraan dinas yang masih dipegang para anggota DPRD Kota Tasikmalaya segera dikembalikan sesuai imbauan KPK terkait penggunaan mobil dinas untuk mudik,” ucap Agus saat menghubungi Radar, Jumat (17/5).

Menurut dia, anggota DPRD sudah mendapatkan tunjangan berupa uang sehingga tidak boleh lagi menggunakan mobil operasional kedinasan. “Apabila masih ada mobil operasional digunakan, maka yang bertanggungjawab sepenuhnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” kata dia.

Dia menjelaskan saat ini masih terdapat beberapa mobil dinas yang tidak terparkir di halaman kantor sekretariat DPRD. Untuk itu, politisi PPP tersebut meminta anggotanya untuk segera mengembalikan aset daerah itu. “Saya minta BPKAD tegas. Supaya tidak ada anggota DPRD yang menggunakan kendaraan yang merupakan aset daerah,” tutur Agus.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya Hanafi akan segera menginventarisasi kembali fasilitas negara berupa kendaraan dinas di lingkungan DPRD. “Ya akan kita tindaklanjuti, supaya tidak digunakan mudik,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, wali kota pun akan menyampaikan imbauan secara formal kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemerintahan daerah agar tidak menggunakan dinas untuk mudik, terutama ke luar kota. “Nanti pak wali informasinya akan mengimbau rekan-rekan supaya tidak mudik dengan mobdin,” ucapnya. (far/ful/igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.