Parkir Berlangganan di Ciamis Harus Matang

36
0
Loading...

CIAMIS – Pengamat sosial, politik Ciamis Endin lidinillah MAg menyampaikan, Pemda Ciamis harus menyiapkan diri ketika Perda Parkir Berlangganan benar-benar diberlakukan.

Karena adanya potensi kelompok masyarakat yang melakukan uji materi kepada Mahkamah Agung atas produk hukum tersebut.

“Perda itu diindikasikan sebagian ketentuannya bertentangan dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Misalnya terkait ketentuan apakah retribusi itu boleh dipungut pada orang yang hanya berdasarkan kemungkinan semata dan belum pasti menerima pelayanan jasa parkir yang disediakan pemda tersebut,” ujarnya kepada Radar, Kamis (21/1).

Padahal, kata dia, retribusi daerah itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

“Artinya, Anda  berikan jasa pelayanan, kami bayar. Tidak ada jasa pelayanan, tidak ada bayaran,” katanya.

loading...

Baca juga : PPKMI Ciamis Kawal Data Penerima Insentif

Kemudian, kata dia, ketika mekanisme pemberlakuan parkir berlangganan ini pembayarannya disatukan dengan pajak kendaraan bermotor harus dipertimbangan keadilan dan kemanfaatannya.

“Artinya nanti seluruh pemilik kendaraan bermotor plat Ciamis akan dikenai retribusi pelayanan parkir berlangganan. Termasuk kendaraan di kampung-kampung milik petani yang kesehariannya digunakan dan parkir di tepi sawah, tepi kebun, tepi sungai yang tidak ada pelayanan dari pemda,” ujarnya.

Kata Endin untuk  parkir berlangganan ini filosofi utamanya harus diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik terkait parkir, jangan diarahkan tujuan utamanya untuk meningkatkan PAD semata. Oleh karena itu, harus dipastikan dengan parkir berlangganan ini, masyarakat Ciamis akan mendapatkan pelayanan lebih baik.

“Tentu ini akan terwujud, kalau aspek-aspek yang terkait dengan implementasi parkir berlangganan ini disiapkan secara matang, dari mulai regulasi yang jelas, sosialisasi, SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, data, sarana prasarana dan support dari masyarakat,” katanya.

Dede Rahmat (33), salah satu juru parkir di Jalan Tentara Pelajar Ciamis mengatakan, apabila pemberlakukan parkir satu tahun ya setuju-setuju saja, tergantung pemerintah. Namun dengan harapannya diakomodir juga penghasilan para juru parkir setiap bulannya.

“Setiap hari pendapatan saya Rp 120.000, setor Rp 60.000 dan sisanya dibawa ke rumah. Jadi sebulan kurang lebih mendapatkan Rp 1,7 juta,” katanya. (isr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.