Pemkot Belum Miliki Dasar Hukum untuk Kelola Parkir

Parkir RS Potensi Hasilkan PAD

50
0
Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih

BANJAR – Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih mengatakan parkir kendaraan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar belum bisa memberikan sumbangsih untuk pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, kata dia, potensinya besar untuk menambah pundi-pundi anggaran daerah.

Menurutnya, parkir kendaraan di RSUD belum memberikan PAD karena masih berbenturan dengan aturan. Pemerintah kota belum memiliki dasar hukum untuk mengelola parkir RSUD.

“Kenapa selama ini tidak dipungut, karena aturannya tidak ada, padahal itu PAD. Kalau dipungut itu pungli,” kata Ade Uu Minggu (21/7).

Dalam wawancara sebelumnya Wakil Direktur RSUD Kota Banjar Redi tidak keberatan pengelolaan parkir diambil alih Dinas Perhubungan Kota Banjar.

“Kami tidak keberatan jika nanti pengelolaannya harus diserahkan ke Dishub atas kebijakan wali kota dan dengan dasar hukum yang jelas,” ucap Redi.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) Kota Banjar Teteng Kusjiadi BA, SH mengatakan sebaiknya parkir RSUD Kota Banjar dikelola Dinas Perhubungan. Pasalnya, potensi retribusi dari parkir besar.

Dengan sistem pihak ketiga saat ini, kata dia, pemerintah kota hanya mendapat setoran pajak beberapa persen saja dari pendapatan parkir RSUD. “Kelola saja oleh Dishub, supaya rapi administrasi dan bisa menambah PAD Kota Banjar,” katanya. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.