Pasar di Kabupaten Tasik tak Tersentuh Dana Covid-19

138
0
M Hakim Zaman Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya

TASIK – Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pencegahan penyebaran virus corona di pasar-pasar tradisional dan modern, Kamis (11/6/2020).

Hasilnya, pasar-pasar tradisional belum menjalankan protokol kesehatan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya M Hakim Zaman mengatakan, pihaknya ingin memastikan lingkungan pasar sudah menjalankan protokol kesehatan.

Baca juga : 2 Ibu Hamil & 60 KK Terisolasi, Jembatan Darurat di Bugel Tasik Dibangun

Apalagi sebelumnya, pemerintah mengaku sudah menyediakan fasilitas untuk pencegahan Covid-19 di pasar.

“Hasil kami sidak di beberapa tempat seperti pasar tradisional dan modern tidak menjalankan protokol kesehatan,” katanya saat melaksanakan sidak di Pasar Singaparna.

Fasilitas yang tersedia, kata dia, hanya ada tempat cuci tangan dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan hasil swadaya masyarakat.

Tempat cuci tangan yang dibuat masyarakat itu dibuat dari boks es. Di pasar juga tidak ada protokol pengecekan suhu tubuh. “Itu kan tidak standar kesehatan, termasuk tidak memadai padahal keadaannya sangat urgen,” tutur dia.

Politisi PKB itu menilai Pemkab Tasikmalaya tidak memiliki perhatian serius terhadap pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan pasar.

Padahal, pasar rentan menjadi klaster penyebaran Covid-19. “Jangan sampai terjadi seperti di Pasar Panjalu Kabupaten Ciamis,” ujar dia.

Menurut dia, anggaran yang disiapkan pemkab untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 140 miliar. Sekitar Rp 50 miliar sudah terserap.

Sayangnya, dari dana tersebut tidak ada sama sekali yang mengalir untuk kebutuhan pencegahan Covid-19 di pasar tradisional.

Padahal realokasi anggaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk Covid-19 mencapai Rp 24 miliar.

“Satu persen pun dari anggaran itu (realokasi Disperindag, Red.) tidak ada realisasinya (ke pasar, Red.), fasilitas pun seadanya,” kata dia.

Dia khawatir bila pasar tidak menjadi fokus utama pencegahan akan banyak ditemukan masyarakat yang terpapar.

Karena ribuan massa setiap hari berkerumun di pasar mulai dari pengunjung hingga pedagang.

Apalagi barang-baran dari zona merah juga masuk ke pasar-pasar.

“Saya yakin kalau rapid test ada banyak yang reaktif. Saya minta ada rapid test, wajib itu minimal untuk pedagang pasar,” tutur dia.

Menilik kondisi tersebut, Komisi II akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk membentuk panitia khusus agar anggaran Covid-19 bisa dialirkan untuk kebutuhan pencegahan virus corona di pasar.

Kepala UPTD Pasar Singaparna, H Agus Budiman mengakui, fasilitas pencegahan penyebaran Covid-19 baru tersedia tempat cuci tangan.

Itu pun bantuan dari pemprov, partai dan swadaya warga pasar. Sementara itu, dari Pemkab Tasik belum ada.

Agus juga khawatir pasar tradisional menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 apabila protokol kesehatan tidak dijalankan seperti saat ini.

“Kami betul-betul khawatir kondisinya, apalagi tidak adanya fasilitas yang memadai untuk pencegahan,” kata dia.

Menurut dia, rencana penyemprotan disinfektan dua kali dalam seminggu pun tidak berlanjut.

Baru satu kali dilaksanakan di awal-awal. “Makanya kami selama ini hanya bisa memberikan imbauan-imbauan. Apalagi masyarakat di Singaparna ini cukup bandel.

Meski sudah diwajibkan menggunakan masker masih banyak masyarakat yang tidak menggunakannya.

Makanya harapan kami ada penyediaan fasilitas yang memadai untuk pencegahan Covid-19 di Pasar Singaparna ini,” tutur Agus.

Pengunjung Pasar Singaparna asal Leuwisari, Ranti (34) mengatakan, seharusnya di pasar tersedia berbagai perlengkapan kesehatan. Seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan lainnya.

Dia melihat, di Pasar Singaparna belum tersedia fasilitas untuk pencegahan Covid-19. “Harus disediakan fasilitas yang memadai,” kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Dr Muhammad Zen mengakui pencegahan Covid-19 di pasar tradisional belum optimal lantaran keterbatasan anggaran.

“Memang untuk pasar masih minim karena kita terbatas anggaran,” katanya saat dikonfirmasi Radar Tasik.

Karena anggaran yang tersedia terbatas, kata dia, pemkab akan mengusulkan bantuan ke provinsi untuk penyediaan perlengkapan pencegahan Covid-19 di pasar-pasar tradisional.

Untuk sementara, fasilitas yang bisa digunakan di pasar itu adalah hasil swadaya para pedagang.

“Karena di sini kesadaran masyarakat pun dituntut. Artinya tidak harus menunggu bantuan dari pemerintah,” tutur dia.

Dia memahami pasar paling rentan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 karena mobilitas masyarakatnya sangat tinggi.

Baca juga : Di Ciawi Tasik, Rumah 5×2 Meter Dihuni 8 Jiwa

Namun, pemkab belum bisa menggelontorkan dana untuk kebutuhan pasar lantaran masih memprioritaskan kebutuhan yang paling utama.

Seperti penyediaan alat swab test dan perlengkapan kesehatan lainnya untuk rumah sakit dan puskesmas-puskesmas. Selain itu juga pemberian bantuan langsung kepada masyarakat. (ujg)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.